JAKARTA – Penurunan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat dikhawatirkan akan memicu lonjakan harga obat di pasar dalam negeri. Anggota Komisi IX DPR RI, Edy Wuryanto, meminta pemerintah segera mengambil langkah antisipasi guna melindungi industri farmasi, fasilitas pelayanan kesehatan, serta keberlangsungan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Hal ini menjadi sangat mendesak mengingat tingkat ketergantungan Indonesia terhadap bahan baku obat dari luar negeri masih tergolong sangat tinggi.
Berdasarkan data yang disampaikan Edy, sekitar 85 hingga 95 persen kebutuhan bahan baku obat di Indonesia masih dipasok dari impor, utamanya berasal dari China dan India. Kondisi ini membuat sektor farmasi nasional sangat sensitif dan mudah terguncang setiap kali terjadi perubahan nilai mata uang.
“Saat rupiah melemah, harga bahan baku impor otomatis menjadi lebih mahal. Akibatnya biaya produksi obat meningkat dan tekanan akan dirasakan oleh seluruh rantai layanan kesehatan,” kata Edy.
Menurut Edy, dampak pelemahan mata uang ini tidak hanya memberatkan produsen obat. Kendala muncul karena harga obat yang tercantum dalam program pemerintah maupun daftar harga elektronik (e-katalog) tidak dapat diubah secara langsung untuk menyeimbangkan kenaikan biaya produksi yang terjadi.
“Perusahaan farmasi harus menanggung kenaikan biaya produksi, sementara harga jual obat belum tentu bisa langsung naik. Kalau kondisi ini berlangsung lama, produsen pasti akan mengajukan penyesuaian harga,” ujarnya.
Politikus dari PDI Perjuangan ini menilai bahwa risiko yang jauh lebih krusial adalah dampak lanjutannya terhadap keberlanjutan operasional JKN. Kenaikan harga obat otomatis akan menambah beban pembiayaan kesehatan nasional yang saat ini diketahui sudah menghadapi berbagai tantangan keuangan yang berat.
Edy mengingatkan, kenaikan harga obat akan membebani fasilitas kesehatan yang selama ini beroperasi mengandalkan skema pembiayaan dari BPJS Kesehatan. Jika hal ini tidak segera diantisipasi, dikhawatirkan ketersediaan obat di pelayanan kesehatan akan berkurang, sehingga memaksa pasien harus mengeluarkan biaya sendiri untuk membeli obat.
Selain mengancam kelancaran layanan kesehatan, pelemahan nilai tukar berpotensi mengganggu jalannya rantai pasok di industri farmasi. Perusahaan dengan kemampuan keuangan terbatas akan kesulitan menambah modal kerja guna membeli bahan baku impor yang harganya makin mahal.
Bahkan, jika kondisi ini berlarut-larut, bukan tidak mungkin akan muncul dampak pada pengurangan jumlah tenaga kerja. Oleh karena itu, Edy meminta pemerintah tidak hanya berfokus menstabilkan nilai rupiah, tetapi juga mempercepat langkah menuju kemandirian farmasi nasional.
Anggota DPR dari Daerah Pemilihan Jawa Tengah III ini menyoroti masih minimnya perhatian dan dukungan terhadap kegiatan penelitian serta pengembangan bahan baku obat di dalam negeri. Padahal, isu kemandirian di sektor ini sudah lama menjadi bagian dari agenda transformasi sistem kesehatan nasional.
“Selama ketergantungan impor masih sangat tinggi, setiap kali rupiah melemah kita akan menghadapi masalah yang sama. Karena itu pemerintah harus serius memperkuat riset bahan baku obat, mendukung perguruan tinggi, BRIN, dan industri farmasi untuk mengembangkan bahan baku lokal,” ujar Edy.
Ia menegaskan, Indonesia sesungguhnya memiliki kekayaan sumber daya alam yang melimpah dan sangat potensial dikembangkan menjadi bahan baku obat-obatan. Namun hingga saat ini, nilai investasi untuk penelitian dan pengembangan masih jauh di bawah kebutuhan yang seharusnya.
“Kemandirian farmasi tidak akan lahir tanpa keberpihakan anggaran dan political will yang kuat dari pemerintah,” imbuhnya.
Editor: Fatwa
