JAKARTA – Anggota Komisi IX DPR RI Edy Wuryanto mengingatkan bahwa angka penurunan kasus campak hingga 93 persen yang diumumkan pemerintah tidak boleh membuat berbagai pihak menjadi lengah.
Pada awal tahun ini, tercatat terdapat 2.220 kasus campak yang dilaporkan. Menurutnya, pencapaian penurunan kasus tersebut perlu diinterpretasikan dengan kritis mengingat tren penurunan cakupan imunisasi dasar selama beberapa tahun belakangan.
Edy mengakui bahwa pemerintah telah menunjukkan tanggapan dalam penanganan campak, terutama melalui peningkatan sistem pelaporan dan program imunisasi kejar.
Namun, politikus dari fraksi PDI Perjuangan ini menegaskan bahwa masih terdapat sejumlah permasalahan mendasar yang belum terselesaikan secara tuntas.
“Penurunan kasus ini tidak serta-merta mencerminkan kondisi aman. Justru kita harus jujur melihat bahwa cakupan imunisasi dasar kita sempat turun dan tidak mencapai target. Ini yang menjadi akar masalah,” tutur Edy.
Menurut Edy, terjadinya lonjakan kasus campak hingga angka 2.220 merupakan dampak langsung dari melemahnya sistem imunisasi nasional dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir.
Salah satu bukti nyatanya adalah tidak optimalnya pelaksanaan vaksinasi Campak-Rubela. Sebagai contoh, data September 2022 menunjukkan bahwa cakupan vaksinasi Campak-Rubela dalam rangka Bulan Imunisasi Anak Nasional (BIAN) hanya mencapai 87,7 persen secara nasional.
Pada saat itu, tidak ada satu daerah pun di luar Jawa-Bali yang berhasil mencapai target 90 persen. Di wilayah Jawa-Bali sendiri, Jawa Tengah dan Jawa Barat belum mampu memenuhi target 95 persen. Kondisi ini memang diperparah oleh kemerosotan cakupan vaksinasi pada masa pandemi Covid-19.
“Meningkatnya insidensi campak belakangan ini adalah akibat kelalaian dalam pelaksanaan program vaksinasi yang tidak mencapai target. Pada periode 2019 hingga 2021 tercatat sekitar 1,7 juta bayi tidak memperoleh imunisasi lengkap. Ini jelas menciptakan kerentanan besar di masyarakat,” ujarnya.
Lonjakan kasus campak bukan merupakan kejadian baru. Tahun 2022 mencatat kenaikan kasus hingga 30 kali lipat dibandingkan tahun 2021, yaitu sebanyak 4.800 kasus.
Kemudian pada tahun 2023, jumlah kasus campak melonjak menjadi 10.600 kasus. Pada tahun yang sama juga telah muncul rekomendasi untuk melaksanakan imunisasi tambahan dengan tujuan mengeliminasi kasus campak sepenuhnya. Pertanyaan yang muncul adalah mengapa pada tahun tersebut terjadi lonjakan kasus yang begitu signifikan.
Edy menilai bahwa kondisi yang terjadi saat ini tidak terlepas dari tidak maksimalnya pelaksanaan vaksinasi Campak-Rubela pada tahun-tahun sebelumnya. Hal ini menunjukkan bahwa pengendalian penyakit menular di negara ini belum dikelola dengan konsisten dan berkelanjutan.
“Dari polanya sudah terlihat, penuruanan vaksinasi akan membuat lonjakan jumlah penyakit. Ini harusnya dapat diantisipasi,” tuturnya.
Selanjutnya, Edy mengkritisi bahwa pendekatan penanganan campak saat ini masih bersifat reaktif, yaitu fokus pada penanganan setelah kasus muncul, bukan pada upaya pencegahan yang dilakukan secara proaktif di lapangan.
“Mestinya vaksin campak mudah dilaksanakan, terutama pada keluarga atau kontak erat dengan penderita sebagai langkah preventif untuk memutus rantai penularan,” tuturnya.
Legislator yang mewakili Dapil Jawa Tengah III ini mendorong pemerintah pusat dan daerah untuk melakukan pembenahan sistem secara menyeluruh, tidak hanya mengandalkan program imunisasi massal sebagai satu-satunya solusi. Selain itu, perlu juga diperkuat sistem pencegahan yang berbasis komunitas.
Beberapa langkah yang disarankan antara lain mempercepat proses pemulihan cakupan imunisasi dasar, memperkuat kembali pelaksanaan Bulan Imunisasi Anak Sekolah (BIAS), serta meningkatkan upaya deteksi dini kasus campak di fasilitas layanan kesehatan primer. Selain itu, diperlukan edukasi publik yang masif untuk mengatasi keraguan masyarakat terhadap vaksin.
“Adanya isu terkait vaksin atau ada antivaksin, harus disikapi serius. Harus tegas dengan hal seperti ini,” sarannya.
Selain itu, Edy menekankan pentingnya komitmen pemerintah daerah dalam memastikan bahwa program imunisasi berjalan dengan efektif, termasuk dari sisi alokasi anggaran serta pelaksanaan di tingkat lapangan.
“Penanganan campak tidak boleh reaktif dan musiman. Harus ada konsistensi kebijakan dan pengawasan. Kalau tidak dibenahi dari sekarang, potensi kejadian serupa akan terus berulang,” kata Edy.
Editor: fatwa
