JAKARTA – Anggota Komisi IX DPR RI Edy Wuryanto mengajak pemerintah untuk merespons kasus “super flu” yang ditemukan di Indonesia dengan pendekatan yang terukur dan berbasis sistem, sambil tetap menjaga agar tidak menimbulkan kepanikan di tengah masyarakat.
Yang ramai disebut sebagai super flu merujuk pada varian baru influenza A (H3N2) subclade K, yang memiliki daya menular lebih tinggi dan saat ini telah menyebar ke berbagai negara. Peningkatan kasus dipengaruhi oleh ketidaksesuaian antara vaksin flu musim ini dengan strain yang dominan, serta rendahnya kekebalan masyarakat terhadap subclade tersebut. Varian ini diketahui menyebar lebih cepat, terutama pada anak-anak, remaja, dan lansia.
Menurut Edy, istilah super flu telah tercatat dalam sistem surveilans kesehatan nasional. Oleh karena itu, meskipun masyarakat tidak perlu khawatir berlebihan, pemerintah juga harus tetap waspada dalam mengantisipasi dampaknya.
“Yang penting sekarang adalah memastikan kesiapsiagaan sistem kesehatan berjalan baik. Jangan hanya menyampaikan bahwa situasi aman, tetapi juga memastikan layanan kesehatan primer benar-benar siap di lapangan,” kata Politikus PDI Perjuangan itu.
Edy menegaskan bahwa isu super flu tidak hanya sebatas persoalan medis, melainkan juga erat terkait dengan kesiapan anggaran kesehatan.
Ia menilai bahwa anggaran seharusnya lebih diarahkan pada pencegahan, deteksi dini, dan penguatan surveilans penyakit, bukan hanya fokus pada tanggapan setelah kasus meningkat.
“Penguatan puskesmas, laboratorium, dan sistem pelaporan penyakit menular harus menjadi prioritas belanja kesehatan. Ini penting untuk melindungi kelompok rentan seperti balita, lansia, dan masyarakat dengan penyakit penyerta,” ujarnya.
Selain itu, Legiselator Dapil Jawa Tengah III tersebut meminta Kementerian Kesehatan segera mengeluarkan serta memperbarui protokol kesehatan yang jelas dan mudah dipahami oleh publik dalam menghadapi kenaikan kasus influenza. Protokol tersebut dianggap penting agar masyarakat memiliki panduan yang seragam.
“Protokol kesehatan harus disampaikan secara terbuka dan konsisten. Termasuk soal penggunaan masker pada kondisi tertentu, kebersihan tangan, serta panduan bagi sekolah dan fasilitas umum,” katanya.
Di sisi lain, Edy mengingatkan agar komunikasi pemerintah tidak mengarah pada sensasionalisme. Pengalaman pandemi COVID-19 menunjukkan bahwa informasi yang tidak lengkap justru dapat memicu kepanikan dan disinformasi.
“Kita perlu narasi yang berbasis data dan sains. Edukasi publik jauh lebih penting daripada istilah-istilah yang menimbulkan kekhawatiran,” tuturnya.
Edy juga mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan disiplin dalam menjaga kesehatan. Ia meminta publik untuk mengikuti anjuran resmi pemerintah, tidak mudah terpengaruh informasi salah di media sosial, serta terus menerapkan pola hidup bersih dan sehat.
Editor: Fatwa
