JAKARTA – Anggota Komisi IX DPR RI, Edy Wuryanto, memberikan dukungan penuh terhadap langkah pembenahan yang dilakukan kepemimpinan baru Badan Gizi Nasional (BGN), baik dalam hal tata kelola maupun sistem pengawasan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Namun, ia menegaskan perbaikan tidak boleh berhenti hanya pada aspek administrasi dan pengawasan semata. Penataan jalur pasokan bahan pangan juga wajib dilakukan agar dampak ekonomi dari program ini dapat dirasakan langsung oleh masyarakat di daerah.
“Data yang pernah disampaikan KPK menunjukkan hanya sekitar 5 persen dana MBG yang dinikmati masyarakat lokal. Ini harus menjadi perhatian serius. Program sebesar ini semestinya mampu menggerakkan petani, nelayan, peternak, koperasi, dan UMKM di daerah,” kata Edy.
Politikus dari PDI Perjuangan ini menilai keberhasilan MBG tidak cukup hanya diukur dari jumlah orang yang mendapatkan manfaat atau banyaknya Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang sudah beroperasi. Program ini harus mampu menciptakan dampak positif berantai bagi perekonomian daerah dengan cara melibatkan para produsen dan pelaku usaha pangan setempat.
Oleh sebab itu, ia menekankan bahwa penyusunan ulang sistem rantai pasok harus menjadi agenda utama pimpinan baru BGN. Langkah ini diperlukan agar kebutuhan bahan baku di SPPG dapat dipenuhi dari potensi lokal dan tidak hanya bergantung pada sejumlah pemasok besar saja.
“Jangan sampai program yang sangat besar ini justru tidak memberi dampak signifikan bagi ekonomi masyarakat lokal. Rantai pasok harus ditata agar petani, nelayan, peternak, dan UMKM menjadi bagian dari ekosistem MBG,” ujarnya.
Selain menyempurnakan sistem pasokan, Edy juga mendukung kebijakan BGN yang memprioritaskan peningkatan kualitas layanan SPPG.
Sejak awal, Komisi IX DPR RI telah mengingatkan bahwa setiap SPPG wajib memenuhi standar keamanan pangan dan kesehatan lingkungan sebelum diizinkan beroperasi.
“Komisi IX sejak awal menegaskan bahwa sebelum beroperasi, SPPG harus memenuhi standar penjamah makanan, memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS), menerapkan Hazard Analysis and Critical Control Point (HACCP), serta melalui verifikasi dari BPOM dan Dinas Kesehatan. Kualitas tidak boleh ditawar,” tegasnya.
Anggota DPR dari daerah pemilihan Jawa Tengah III ini menambahkan, SPPG yang sudah beroperasi namun belum memenuhi seluruh persyaratan standar harus segera diperbaiki agar pelayanan kepada penerima manfaat tetap terjamin kualitasnya.
Edy juga mengingatkan bahwa tujuan utama MBG adalah mengatasi masalah gizi buruk dan stunting yang masih menjadi tantangan besar bagi Indonesia.
Oleh karena itu, pelaksanaan program harus lebih diarahkan pada kelompok yang paling membutuhkan, khususnya ibu hamil, ibu menyusui, bayi, dan anak usia dini yang berada dalam rentang 1.000 hari pertama kehidupan.
“Generasi emas Indonesia ditentukan sejak 1.000 hari pertama kehidupan. Karena itu wilayah-wilayah dengan angka stunting dan malnutrisi tinggi, terutama di daerah 3T, harus menjadi prioritas layanan MBG. Selama ini masih ada kantong-kantong stunting yang belum memperoleh layanan secara optimal,” ujarnya.
Lebih jauh, Edy menilai penataan sistem pasokan dalam program MBG tidak mungkin diselesaikan sendirian oleh BGN. Keterlibatan berbagai pihak, mulai dari kementerian dan lembaga terkait, pemerintah daerah, BUMN, koperasi, hingga pelaku usaha lokal, menjadi kunci utama keberhasilan program ini.
“BGN harus terus melibatkan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. Menata rantai pasok nasional bukan pekerjaan yang mudah dan tidak mungkin dilakukan secara sentralistik. Kolaborasi menjadi kunci agar program ini berhasil meningkatkan kualitas gizi sekaligus menggerakkan ekonomi daerah,” katanya.
Menurut Edy, pergantian pucuk pimpinan di BGN harus dimanfaatkan sebagai momentum untuk melakukan perbaikan menyeluruh. Mulai dari penguatan tata kelola, peningkatan mutu layanan SPPG, penajaman sasaran penanganan stunting, hingga penyusunan ulang jalur pasokan yang lebih berpihak kepada masyarakat lokal.
“Ke depan, ukuran keberhasilan MBG bukan hanya jumlah porsi yang dibagikan. Yang lebih penting adalah kualitas layanan terjaga, stunting berkurang, dan manfaat ekonominya benar-benar dirasakan masyarakat di daerah,” ucapnya.
Editor: Fatwa
