• Kirim Artikel
  • Login
Indomuria.com
No Result
View All Result
  • Beranda
  • Berita
    • All
    • Jawa Tengah
    • Jepara
    • Kudus
    • Nasional
    • Pati
    Edy Wuryanto Dorong Negara Lindungi Pekerja Rentan, Usul Manfaatkan Hasil Investasi BPJS Ketenagakerjaan

    Wacana Badan Baru Pengelola Dana Pesangon, Edy Wuryanto Khawatir Ada Duplikasi Sistem

    Edy Wuryanto Minta Pemerintah Berhati-hati Tambah FK Baru, Tak Boleh Mengorbankan Kualitas

    Edy Wuryanto Apresiasi Program Poliran, Minta Polri Berantas Premanisme di Kawasan Industri

    Edy Wuryanto: Jangan Jadikan Kenaikan Iuran Sebagai Satu-Satunya Solusi Masalah JKN

    UU Pelindungan Ketenagakerjaan Disahkan, Edy Wuryanto: Perkuat Hak dan Posisi Pekerja

    Edy Wuryanto Minta Pemerintah Berhati-hati Tambah FK Baru, Tak Boleh Mengorbankan Kualitas

    Edy Wuryanto Tegaskan JKN Harus Dipertahankan, Bukan Dihapus

    Anggaran Rp4,8 Miliar, Rehabilitasi Jalan Sukoharjo-Gembong dan Bageng-Jolong Rampung 100 Persen

    Anggaran Rp4,9 Miliar, Rehabilitasi Tiga Ruas Jalan di Pati Rampung 100 Persen

    Anggaran Rp4,9 Miliar, Rehabilitasi Tiga Ruas Jalan di Pati Rampung 100 Persen

    Trending Tags

    • Budaya
    • Desa
    • Gagasan
    • Info
    • Kuliner
    • Local Pride
    • Pendidikan
    • Politik
    • Sosok
    • Sportainment
    • Traveling
    • Beranda
    • Berita
      • All
      • Jawa Tengah
      • Jepara
      • Kudus
      • Nasional
      • Pati
      Edy Wuryanto Dorong Negara Lindungi Pekerja Rentan, Usul Manfaatkan Hasil Investasi BPJS Ketenagakerjaan

      Wacana Badan Baru Pengelola Dana Pesangon, Edy Wuryanto Khawatir Ada Duplikasi Sistem

      Edy Wuryanto Minta Pemerintah Berhati-hati Tambah FK Baru, Tak Boleh Mengorbankan Kualitas

      Edy Wuryanto Apresiasi Program Poliran, Minta Polri Berantas Premanisme di Kawasan Industri

      Edy Wuryanto: Jangan Jadikan Kenaikan Iuran Sebagai Satu-Satunya Solusi Masalah JKN

      UU Pelindungan Ketenagakerjaan Disahkan, Edy Wuryanto: Perkuat Hak dan Posisi Pekerja

      Edy Wuryanto Minta Pemerintah Berhati-hati Tambah FK Baru, Tak Boleh Mengorbankan Kualitas

      Edy Wuryanto Tegaskan JKN Harus Dipertahankan, Bukan Dihapus

      Anggaran Rp4,8 Miliar, Rehabilitasi Jalan Sukoharjo-Gembong dan Bageng-Jolong Rampung 100 Persen

      Anggaran Rp4,9 Miliar, Rehabilitasi Tiga Ruas Jalan di Pati Rampung 100 Persen

      Anggaran Rp4,9 Miliar, Rehabilitasi Tiga Ruas Jalan di Pati Rampung 100 Persen

      Trending Tags

      • Budaya
      • Desa
      • Gagasan
      • Info
      • Kuliner
      • Local Pride
      • Pendidikan
      • Politik
      • Sosok
      • Sportainment
      • Traveling
      No Result
      View All Result
      Indomuria.com
      No Result
      View All Result
      Home Berita Nasional

      Wacana Badan Baru Pengelola Dana Pesangon, Edy Wuryanto Khawatir Ada Duplikasi Sistem

      Redaksi by Redaksi
      20 November 2026
      in Nasional
      Reading Time: 3 mins read
      0
      Edy Wuryanto Dorong Negara Lindungi Pekerja Rentan, Usul Manfaatkan Hasil Investasi BPJS Ketenagakerjaan

      Anggota Komisi IX DPR RI, Edy Wuryanto

      202
      VIEWS
      Share on FacebookShare on Whatsapp

      JAKARTA – Wacana pembentukan badan baru untuk mengelola Dana Cadangan Pesangon (DCP) mendapat perhatian dari Anggota Komisi IX DPR RI, Edy Wuryanto. Ia meminta pemerintah memberikan penjelasan mengenai urgensi pembentukan lembaga tersebut agar tidak menimbulkan pemborosan anggaran dan kelembagaan.

      Sebelumnya, Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menyebut aturan turunan terkait DCP masih dalam tahap penyusunan. Sementara itu, Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh, Said Iqbal, mengungkapkan tiga alternatif pengelola dana tersebut, yakni BPJS Ketenagakerjaan, Danantara, atau membentuk badan baru.

      Edy menilai opsi pembentukan lembaga baru perlu dikaji secara matang. Menurutnya, DCP bukan merupakan dana investasi bebas, melainkan instrumen yang secara khusus disiapkan untuk menjamin pemenuhan hak pekerja ketika mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK). Oleh sebab itu, orientasi pengelolaannya harus mengutamakan perlindungan pekerja, bukan semata-mata keuntungan investasi.

      “Jika harus membentuk badan baru, pemerintah harus mampu menjelaskan apa urgensinya. Jangan sampai uang yang seharusnya memperkuat perlindungan pekerja justru terserap untuk membangun birokrasi baru,” kata Edy.

      Politikus PDI Perjuangan tersebut juga merujuk Pasal 253 ayat (3) UU Nomor 27 Tahun 2026 yang mengamanatkan pengelolaan DCP dilakukan oleh lembaga pemerintah. Ia menilai BPJS Ketenagakerjaan dapat menjadi pilihan utama karena sudah mempunyai pengalaman, sistem, serta infrastruktur dalam mengelola dana pekerja. Kendati demikian, aspek kewenangan dan landasan hukumnya tetap harus dipastikan.

      Selama ini, BPJS Ketenagakerjaan telah menjalankan lima program perlindungan, meliputi Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Pensiun (JP), dan Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP).

      Pengalaman tersebut ditunjang ketersediaan basis data pekerja, perusahaan, upah, kepesertaan, hingga ahli waris. Dengan mengintegrasikan data yang sudah tersedia, proses identifikasi pekerja, pencatatan kewajiban dana, serta verifikasi hak ketika terjadi PHK dinilai dapat dilakukan lebih mudah.

      Sebaliknya, apabila pemerintah membentuk lembaga baru, diperlukan pembangunan sistem administrasi, infrastruktur, dan basis data dari awal. Hal itu dikhawatirkan meningkatkan biaya operasional sekaligus menciptakan tumpang tindih sistem dengan lembaga yang sudah ada.

      “Jangan sampai terjadi duplikasi sistem dan data. Kita sudah memiliki BPJS Ketenagakerjaan dengan infrastruktur yang berjalan. Mengapa tidak dioptimalkan?” ucap Edy.

      Legislator dari Daerah Pemilihan (Dapil) Jawa Tengah III itu turut menekankan pentingnya aspek keamanan dan likuiditas dalam pengelolaan investasi DCP. Pasalnya, PHK bisa terjadi kapan saja, baik karena tekanan kondisi ekonomi maupun keputusan perusahaan. Dengan demikian, dana pesangon harus dapat dicairkan saat pekerja membutuhkan haknya.

      “Ketika perusahaan melakukan PHK, pekerja tidak bisa diminta menunggu sampai investasinya jatuh tempo. Danantara mungkin memiliki kapasitas investasi, tetapi pertanyaannya siapa yang bisa menjamin dana pesangon aman, likuid, transparan, dan siap dibayarkan. Itu ukuran utama pengelolanya,” tegasnya.

      Selain persoalan investasi, Edy juga menyoroti pentingnya tata kelola lembaga yang transparan dan akuntabel. Ia menilai BPJS Ketenagakerjaan telah memiliki mekanisme seleksi direksi dan dewan pengawas, serta kerangka pengelolaan aset jaminan sosial yang diatur melalui PP Nomor 55 Tahun 2015.

      Pengawasan terhadap pengelolaan BPJS Ketenagakerjaan juga melibatkan Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

      “Uang ini berasal dari kewajiban pengusaha untuk melindungi pekerja. Karena itu, pengelolaannya tidak boleh menjadi ruang kepentingan politik atau bisnis yang menyimpang dari tujuan perlindungan. Pemerintah harus memastikan dana ini benar-benar dikelola untuk kepentingan pekerja,” tandasnya.

      Editor: Fatwa

      Tags: Edy Wuryanto
      Previous Post

      Edy Wuryanto Apresiasi Program Poliran, Minta Polri Berantas Premanisme di Kawasan Industri

      Redaksi

      Redaksi

      Mungkin Anda Suka

      Edy Wuryanto Minta Pemerintah Berhati-hati Tambah FK Baru, Tak Boleh Mengorbankan Kualitas
      Nasional

      Edy Wuryanto Apresiasi Program Poliran, Minta Polri Berantas Premanisme di Kawasan Industri

      15 November 2026
      Edy Wuryanto: Jangan Jadikan Kenaikan Iuran Sebagai Satu-Satunya Solusi Masalah JKN
      Nasional

      UU Pelindungan Ketenagakerjaan Disahkan, Edy Wuryanto: Perkuat Hak dan Posisi Pekerja

      8 November 2026
      Edy Wuryanto Minta Pemerintah Berhati-hati Tambah FK Baru, Tak Boleh Mengorbankan Kualitas
      Nasional

      Edy Wuryanto Tegaskan JKN Harus Dipertahankan, Bukan Dihapus

      28 Oktober 2026
      Edy Wuryanto: Jangan Jadikan Kenaikan Iuran Sebagai Satu-Satunya Solusi Masalah JKN
      Nasional

      UU Ketenagakerjaan Disahkan, Edy Wuryanto Soroti Mekanisme Baru Upah Minimum

      8 Oktober 2026
      Edy Wuryanto Minta Pemerintah Segera Cairkan Rp20 Triliun untuk Selamatkan Keuangan BPJS Kesehatan
      Nasional

      Edy Wuryanto: Tambahan Dana BPJS Kesehatan Harus Jadi Awal Pembenahan JKN

      1 Oktober 2026
      Edy Wuryanto Dorong Negara Lindungi Pekerja Rentan, Usul Manfaatkan Hasil Investasi BPJS Ketenagakerjaan
      Nasional

      Edy Wuryanto: PPDS Berbasis RS Harus Melengkapi Universitas, Jangan Cukup Dokter, Perawat Juga Perlu Perhatian

      4 September 2026

      Tinggalkan Balasan Batalkan balasan

      Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

      I agree to the Terms & Conditions and Privacy Policy.

      Recent News

      Edy Wuryanto Dorong Negara Lindungi Pekerja Rentan, Usul Manfaatkan Hasil Investasi BPJS Ketenagakerjaan

      Wacana Badan Baru Pengelola Dana Pesangon, Edy Wuryanto Khawatir Ada Duplikasi Sistem

      20 November 2026
      Edy Wuryanto Minta Pemerintah Berhati-hati Tambah FK Baru, Tak Boleh Mengorbankan Kualitas

      Edy Wuryanto Apresiasi Program Poliran, Minta Polri Berantas Premanisme di Kawasan Industri

      15 November 2026
      Edy Wuryanto: Jangan Jadikan Kenaikan Iuran Sebagai Satu-Satunya Solusi Masalah JKN

      UU Pelindungan Ketenagakerjaan Disahkan, Edy Wuryanto: Perkuat Hak dan Posisi Pekerja

      8 November 2026
      Edy Wuryanto Minta Pemerintah Berhati-hati Tambah FK Baru, Tak Boleh Mengorbankan Kualitas

      Edy Wuryanto Tegaskan JKN Harus Dipertahankan, Bukan Dihapus

      28 Oktober 2026
      Indomuria.com

      © 2024 Indomuria.com oleh PT MURIA INDO PERS

      Read Us

      • Tentang Kami
      • Redaksi
      • Desclaimer
      • Kebijakan Privasi
      • Pedoman Media Siber
      • Kirim Artikel

      Follow Us

      No Result
      View All Result
      • Beranda
      • Berita
      • Budaya
      • Desa
      • Gagasan
      • Info
      • Kuliner
      • Local Pride
      • Pendidikan
      • Politik
      • Sosok
      • Sportainment
      • Traveling

      © 2024 Indomuria.com oleh PT MURIA INDO PERS

      Welcome Back!

      Login to your account below

      Forgotten Password?

      Retrieve your password

      Please enter your username or email address to reset your password.

      Log In