JAKARTA – Wacana pembentukan badan baru untuk mengelola Dana Cadangan Pesangon (DCP) mendapat perhatian dari Anggota Komisi IX DPR RI, Edy Wuryanto. Ia meminta pemerintah memberikan penjelasan mengenai urgensi pembentukan lembaga tersebut agar tidak menimbulkan pemborosan anggaran dan kelembagaan.
Sebelumnya, Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menyebut aturan turunan terkait DCP masih dalam tahap penyusunan. Sementara itu, Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh, Said Iqbal, mengungkapkan tiga alternatif pengelola dana tersebut, yakni BPJS Ketenagakerjaan, Danantara, atau membentuk badan baru.
Edy menilai opsi pembentukan lembaga baru perlu dikaji secara matang. Menurutnya, DCP bukan merupakan dana investasi bebas, melainkan instrumen yang secara khusus disiapkan untuk menjamin pemenuhan hak pekerja ketika mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK). Oleh sebab itu, orientasi pengelolaannya harus mengutamakan perlindungan pekerja, bukan semata-mata keuntungan investasi.
“Jika harus membentuk badan baru, pemerintah harus mampu menjelaskan apa urgensinya. Jangan sampai uang yang seharusnya memperkuat perlindungan pekerja justru terserap untuk membangun birokrasi baru,” kata Edy.
Politikus PDI Perjuangan tersebut juga merujuk Pasal 253 ayat (3) UU Nomor 27 Tahun 2026 yang mengamanatkan pengelolaan DCP dilakukan oleh lembaga pemerintah. Ia menilai BPJS Ketenagakerjaan dapat menjadi pilihan utama karena sudah mempunyai pengalaman, sistem, serta infrastruktur dalam mengelola dana pekerja. Kendati demikian, aspek kewenangan dan landasan hukumnya tetap harus dipastikan.
Selama ini, BPJS Ketenagakerjaan telah menjalankan lima program perlindungan, meliputi Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Pensiun (JP), dan Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP).
Pengalaman tersebut ditunjang ketersediaan basis data pekerja, perusahaan, upah, kepesertaan, hingga ahli waris. Dengan mengintegrasikan data yang sudah tersedia, proses identifikasi pekerja, pencatatan kewajiban dana, serta verifikasi hak ketika terjadi PHK dinilai dapat dilakukan lebih mudah.
Sebaliknya, apabila pemerintah membentuk lembaga baru, diperlukan pembangunan sistem administrasi, infrastruktur, dan basis data dari awal. Hal itu dikhawatirkan meningkatkan biaya operasional sekaligus menciptakan tumpang tindih sistem dengan lembaga yang sudah ada.
“Jangan sampai terjadi duplikasi sistem dan data. Kita sudah memiliki BPJS Ketenagakerjaan dengan infrastruktur yang berjalan. Mengapa tidak dioptimalkan?” ucap Edy.
Legislator dari Daerah Pemilihan (Dapil) Jawa Tengah III itu turut menekankan pentingnya aspek keamanan dan likuiditas dalam pengelolaan investasi DCP. Pasalnya, PHK bisa terjadi kapan saja, baik karena tekanan kondisi ekonomi maupun keputusan perusahaan. Dengan demikian, dana pesangon harus dapat dicairkan saat pekerja membutuhkan haknya.
“Ketika perusahaan melakukan PHK, pekerja tidak bisa diminta menunggu sampai investasinya jatuh tempo. Danantara mungkin memiliki kapasitas investasi, tetapi pertanyaannya siapa yang bisa menjamin dana pesangon aman, likuid, transparan, dan siap dibayarkan. Itu ukuran utama pengelolanya,” tegasnya.
Selain persoalan investasi, Edy juga menyoroti pentingnya tata kelola lembaga yang transparan dan akuntabel. Ia menilai BPJS Ketenagakerjaan telah memiliki mekanisme seleksi direksi dan dewan pengawas, serta kerangka pengelolaan aset jaminan sosial yang diatur melalui PP Nomor 55 Tahun 2015.
Pengawasan terhadap pengelolaan BPJS Ketenagakerjaan juga melibatkan Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
“Uang ini berasal dari kewajiban pengusaha untuk melindungi pekerja. Karena itu, pengelolaannya tidak boleh menjadi ruang kepentingan politik atau bisnis yang menyimpang dari tujuan perlindungan. Pemerintah harus memastikan dana ini benar-benar dikelola untuk kepentingan pekerja,” tandasnya.
Editor: Fatwa















