JAKARTA – Anggota Komisi IX DPR RI, Edy Wuryanto, menyambut positif peluncuran program Polisi Peduli Pengangguran (Poliran) oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri). Program tersebut dinilai sebagai langkah nyata kepedulian Polri dalam membantu mengatasi persoalan pengangguran melalui semangat gotong royong.
Namun, Edy menegaskan bahwa peran Polri dalam bidang ketenagakerjaan tidak cukup hanya membantu mempertemukan pencari kerja dengan perusahaan. Lebih dari itu, Polri perlu memastikan perusahaan, kawasan industri, dan para pekerja mendapatkan jaminan keamanan serta perlindungan hukum.
Ia merujuk pada Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang mengatur fungsi kepolisian dalam pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, serta pelayanan kepada masyarakat.
“Program Poliran patut diapresiasi sebagai bentuk kepedulian dan gotong royong untuk mengatasi persoalan pengangguran. Tetapi, ada tanggung jawab lain yang tidak kalah penting, yaitu memastikan dunia usaha dan pekerja mendapatkan rasa aman. Jangan sampai masyarakat dibantu mendapatkan pekerjaan, tetapi ketika sudah bekerja justru tidak terlindungi dari berbagai praktik yang merugikan,” kata Edy.
Politikus PDI Perjuangan tersebut menjelaskan, stabilitas keamanan dan ketertiban menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga keberlangsungan aktivitas ekonomi. Perusahaan membutuhkan situasi yang kondusif agar proses produksi dan distribusi barang maupun jasa berjalan lancar.
Di sisi lain, pekerja juga berhak mendapatkan lingkungan kerja yang aman tanpa ancaman intimidasi, pemerasan, ataupun pungutan ilegal.
Edy mengungkapkan, persoalan keamanan masih ditemukan di sejumlah kawasan industri maupun perusahaan yang beroperasi di luar kawasan industri. Salah satu yang menjadi perhatian adalah praktik premanisme dengan mengatasnamakan masyarakat lokal, organisasi kemasyarakatan, forum tertentu, hingga kelompok yang mempunyai pengaruh di lingkungan sekitar.
Bentuk praktik tersebut bermacam-macam, mulai dari pemaksaan kerja sama pengelolaan limbah, pungutan akses jalan, kewajiban menggunakan jasa katering dan keamanan tertentu, hingga tuntutan menjalin kerja sama dengan perusahaan yang ditunjuk kelompok tertentu.
Menurutnya, tindakan semacam itu dapat meningkatkan beban operasional perusahaan, menghambat kegiatan usaha, sekaligus merusak iklim investasi.
“Premanisme berkedok kepentingan masyarakat lokal tidak boleh dibiarkan. Perusahaan tidak boleh dipaksa memberikan proyek limbah, katering, keamanan, atau membayar uang akses jalan kepada kelompok tertentu. Semua kegiatan usaha harus berjalan berdasarkan aturan, bukan tekanan atau intimidasi,” tegas legislator dari Daerah Pemilihan Jawa Tengah III itu.
Selain persoalan premanisme, Edy turut meminta Polri mengawasi praktik percaloan dan pemaksaan dalam perekrutan tenaga kerja. Ia menilai masih ada pihak yang mengatasnamakan organisasi masyarakat, tokoh lokal, maupun aparat desa untuk meminta sejumlah uang kepada perusahaan atau melakukan pemotongan upah pekerja.
Edy menekankan bahwa proses rekrutmen harus dilaksanakan secara terbuka dan profesional. Pencari kerja tidak seharusnya dibebani biaya untuk memperoleh pekerjaan. Sementara itu, perusahaan perlu diberikan keleluasaan melakukan seleksi berdasarkan kebutuhan dan kompetensi calon pekerja.
Ia juga menyoroti adanya dugaan pemaksaan kerja sama dengan perusahaan alih daya atau outsourcing yang didirikan maupun dikelola kelompok tertentu. Jika dilakukan melalui intimidasi, praktik tersebut berpotensi merugikan perusahaan sekaligus mengganggu tata kelola hubungan industrial dan perlindungan tenaga kerja.
“Jangan sampai kesempatan kerja justru dijadikan komoditas oleh pihak-pihak yang mencari keuntungan melalui pungutan dan pemaksaan. Rekrutmen harus berdasarkan kompetensi dan kebutuhan perusahaan, bukan karena tekanan kelompok tertentu. Pekerja juga harus menerima upah secara utuh sesuai ketentuan,” ujarnya.
Lebih lanjut, Edy mengingatkan adanya penguatan peran Polri dalam pengawasan ketenagakerjaan melalui Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan.
Dalam regulasi tersebut, pengawas ketenagakerjaan diperkuat dengan kewenangan khusus sebagai penyidik pegawai negeri sipil (PPNS). Pelaksanaan kewenangan itu berada di bawah koordinasi dan pengawasan penyidik Polri melalui desk ketenagakerjaan Polri di tingkat pusat.
“Di UU Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan yang baru disahkan, untuk memperkuat pengawasan ketenagakerjaan dibentuk pengawas ketenagakerjaan yang diberi wewenang khusus sebagai penyidik PNS, di bawah koordinasi dan pengawasan penyidik Polri, yang berada pada desk ketenagakerjaan Polri di tingkat pusat,” ucap Edy.
Menurutnya, ketentuan tersebut mempertegas landasan hukum keterlibatan Polri dalam pengawasan sektor ketenagakerjaan. Karena itu, koordinasi antara kepolisian dan pengawas ketenagakerjaan harus dijalankan secara efektif, khususnya dalam menangani dugaan pelanggaran yang memerlukan proses penegakan hukum.
Edy berharap peluncuran program Poliran dapat berjalan beriringan dengan penguatan fungsi Polri dalam menciptakan iklim ketenagakerjaan yang aman dan kondusif.
Baginya, upaya menekan angka pengangguran harus dibarengi dengan jaminan akses pekerjaan yang adil, perlindungan terhadap pekerja, serta kepastian keamanan bagi perusahaan dalam menjalankan aktivitas bisnisnya.
“Jangan hanya fokus mempertemukan pencari kerja dengan perusahaan. Pastikan juga perusahaan aman dari pemerasan dan pekerja terlindungi dari pungutan maupun praktik-praktik yang merugikan. Kalau dunia usaha aman, hubungan industrial tertib, dan hak pekerja terlindungi, maka lapangan kerja yang tercipta juga akan lebih berkualitas dan berkelanjutan,” pungkasnya.
Editor : Fatwa















