JAKARTA – Anggota Komisi IX DPR RI Edy Wuryanto mengingatkan agar pemerintah mengambil langkah cermat dalam menerapkan kebijakan penambahan fakultas kedokteran (FK) baru sebagai upaya mengatasi kekurangan dokter di Indonesia.
Menurutnya, upaya untuk meningkatkan jumlah dokter tidak boleh dilakukan dengan mengorbankan kualitas pendidikan kedokteran, kebutuhan akan dokter spesialis, serta akses masyarakat terhadap pendidikan kedokteran.
Pernyataan ini disampaikannya sebagai tanggapan terhadap arahan Presiden RI Prabowo Subianto yang menginginkan percepatan pembukaan FK baru dan peningkatan kapasitas penerimaan mahasiswa. Presiden menyatakan bahwa Indonesia saat ini masih kekurangan lebih dari 100.000 dokter, sehingga diperlukan langkah yang luar biasa untuk mengatasinya.
“Menambah program studi kedokteran umum harus sangat hati-hati. Jangan sampai kita hanya mengejar jumlah, tetapi kualitas dokter dan layanan kesehatan justru terabaikan,” ujar Edy.
Politisi dari PDI Perjuangan tersebut menegaskan bahwa pembangunan fakultas kedokteran baru bukanlah hal yang dapat dilakukan secara instan. Diperlukan ekosistem pendidikan yang lengkap, mulai dari dosen yang berkualifikasi, rumah sakit pendidikan yang memadai, hingga sistem pembinaan klinik yang memenuhi standar yang telah ditetapkan.
“Ini bukan sekadar membuka prodi, tapi membangun ekosistem pendidikan kedokteran yang kompleks dan mahal,” tegasnya.
Berdasarkan data dari Konsil Kesehatan Indonesia, saat ini terdapat sekitar 279 ribu dokter yang telah teregistrasi di seluruh Indonesia, yang terdiri dari dokter umum, dokter spesialis, dokter gigi, dan dokter gigi spesialis, untuk melayani sekitar 287 juta penduduk.
Meskipun secara nasional rasio dokter sudah mendekati standar minimal yang diinginkan, namun masih terdapat permasalahan serius terkait kekurangan dokter spesialis serta ketidakmerataan distribusi dokter, terutama di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
Oleh karena itu, Edy Wuryanto menyatakan bahwa solusi untuk memenuhi kebutuhan dokter di Indonesia tidak dapat hanya dilakukan dengan cara memperbanyak jumlah FK.
“Yang paling mendesak justru pendidikan tenaga medis level spesialis. Kita butuh pembukaan program pendidikan dokter spesialis, baik berbasis universitas maupun rumah sakit pendidikan, terutama untuk menjawab kebutuhan di daerah 3T,” kata Legislator yang berasal dari Dapil Jawa Tengah III ini.
Selain masalah kualitas dan spesialisasi, Edy juga menyoroti permasalahan terkait tingginya biaya pendidikan kedokteran. Menurutnya, tanpa adanya intervensi dari negara, penambahan FK baru justru berpotensi memperkuat kapitalisasi pendidikan kedokteran yang hanya dapat diakses oleh masyarakat menengah ke atas.
“Kalau FK terus ditambah tapi biaya kuliahnya mahal, kita sedang menciptakan ketidakadilan baru. Anak-anak dari keluarga tidak mampu akan makin sulit menjadi dokter,” ujarnya.
Edy mengusulkan agar setiap kebijakan pembukaan FK baru dan penambahan kuota mahasiswa selalu diimbangi dengan pengendalian biaya pendidikan serta peningkatan jumlah beasiswa khusus untuk pendidikan kedokteran bagi masyarakat menengah ke bawah.
Ia menyatakan bahwa langkah Presiden dalam menambah anggaran riset hingga Rp4 triliun patut untuk diapresiasi, namun hal tersebut juga harus diikuti dengan alokasi anggaran yang serius untuk beasiswa pendidikan kedokteran.
“Rasio dokter tidak akan tercapai kalau akses masuk pendidikan kedokteran tidak diperluas. Tugas pemerintah adalah memastikan biaya kuliah terjangkau dan beasiswa tersedia bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu yang ingin menjadi dokter,” tuturnya.
Komisi IX DPR RI, lanjut Edy, akan terus mengawal kebijakan pemerintah agar upaya memenuhi kebutuhan dokter nasional dapat berjalan dengan seimbang antara kuantitas, kualitas, pemerataan distribusi di berbagai wilayah, serta keadilan akses pendidikan. Dengan demikian, diharapkan langkah-langkah yang diambil benar-benar dapat memberikan dampak positif pada peningkatan derajat kesehatan masyarakat Indonesia.
Editor: Fatwa
