PATI – DPRD Kabupaten Pati menyatakan komitmennya untuk mengawal pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) agar berjalan sesuai aturan dan memberikan manfaat optimal bagi para siswa. Pengawasan akan difokuskan pada kualitas makanan, pemenuhan standar gizi, serta kepatuhan penyelenggara terhadap prosedur yang telah ditetapkan pemerintah pusat.
Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Pati Hardi mengatakan lembaganya mendapat mandat dari pemerintah pusat untuk memastikan pelaksanaan Program MBG di daerah berlangsung sesuai ketentuan. Menurutnya, pengawasan diperlukan agar kualitas menu yang disajikan tetap memenuhi standar operasional prosedur (SOP).
“Memang dari pusat kami diperintahkan untuk mengawasi jalannya Program MBG di Kabupaten Pati. Harapannya program ini tetap berjalan dengan baik dan menu yang disajikan sesuai SOP,” ujar Hardi.
Ia menjelaskan, kualitas gizi menjadi salah satu unsur terpenting dalam program tersebut. Karena itu, setiap makanan yang disediakan bagi peserta didik harus mampu memenuhi kebutuhan nutrisi guna menunjang tumbuh kembang anak.
“Standar gizi itu memang sangat diperlukan oleh anak-anak. Karena itu makanan yang diberikan harus baik dan bergizi,” katanya.
Sebagai bentuk pengawasan, DPRD Kabupaten Pati berencana melakukan inspeksi ke sejumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang menjadi penyelenggara Program MBG. Kunjungan tersebut dilakukan untuk memastikan seluruh pelaksana menjalankan program sesuai pedoman yang telah ditentukan.
“Nanti kami akan turun langsung ke lokasi-lokasi MBG agar para penyelenggara benar-benar mematuhi apa yang telah diperintahkan oleh pemerintah pusat sesuai SOP yang berlaku,” tegasnya.
Melalui pengawasan yang dilakukan secara langsung, Hardi berharap Program MBG di Kabupaten Pati dapat terlaksana dengan maksimal. Dengan demikian, para siswa benar-benar memperoleh manfaat berupa makanan yang sehat, aman, dan bergizi seimbang.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menegaskan Program Makan Bergizi Gratis akan tetap dilanjutkan dengan pengawasan yang lebih ketat. Presiden juga menginstruksikan seluruh kepala daerah, mulai dari gubernur hingga kepala desa, bersama aparat keamanan untuk melakukan pemeriksaan terhadap dapur-dapur MBG. Selain itu, pimpinan Badan Gizi Nasional (BGN) yang terbukti melakukan korupsi akan dicopot sebagai upaya membersihkan program dari berbagai bentuk penyimpangan.
Editor : Fatwa
