PATI – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pati kembali menyoroti persoalan ketersediaan dan tingginya harga bahan bakar minyak (BBM) yang masih menjadi beban berat bagi para nelayan di wilayah pesisir Juwana.
DPRD Pati mendesak Pemerintah Pusat agar segera membahas serta menyusun regulasi mengenai penyediaan solar khusus nelayan demi menjamin keberlangsungan aktivitas melaut masyarakat pesisir.
Hal tersebut disampaikan Sekretaris Komisi B DPRD Kabupaten Pati, Mukit saat mendampingi kunjungan kerja Anggota Komisi IV DPR RI, Rokhmin Dahuri di kawasan dermaga Desa Bendar, Kecamatan Juwana, Sabtu (16/5).
Mukit mengatakan, aspirasi mengenai kebutuhan BBM solar khusus nelayan sebenarnya sudah lama disampaikan oleh para nelayan di sepanjang pesisir Sungai Juwana. Namun hingga kini belum ada pembahasan maupun langkah nyata dari Pemerintah Pusat.
“Kami bersama para nelayan di pesisir Sungai Juwana sudah menyuarakan terkait adanya BBM solar khusus nelayan. Namun hingga kini belum ada pembahasan serta realisasi dari Pemerintah Pusat,” ujarnya.
Menurutnya, tingginya harga BBM non-subsidi yang mencapai Rp30 ribu per liter saat ini sangat memberatkan para nelayan, khususnya pemilik kapal berukuran di atas 30 gross ton (GT).
Ia menjelaskan, biaya bahan bakar menjadi komponen terbesar dalam operasional melaut sehingga kondisi tersebut berdampak langsung terhadap pendapatan nelayan.
“Harga Rp30 ribu per liter tidak sebanding dengan hasil pendapatan nelayan. Biaya operasional nelayan sekitar 70 persen digunakan untuk BBM,” katanya.
Politisi dari Partai Demokrat itu berharap kunjungan Komisi IV DPR RI ke wilayah Juwana dapat menjadi sarana untuk mempercepat penyampaian aspirasi nelayan kepada Pemerintah Pusat.
“Saya berharap hadirnya Komisi IV DPR RI ini bisa mempercepat pembahasan aturan atau undang-undang khusus terkait solar untuk nelayan,” ucapnya.
Lebih lanjut, Mukit menilai lonjakan harga BBM non-subsidi telah memberikan dampak besar terhadap kesejahteraan masyarakat pesisir. Oleh sebab itu, DPRD Kabupaten Pati meminta Pemerintah Pusat segera menghadirkan kebijakan yang berpihak kepada nelayan dan mampu meringankan beban ekonomi mereka.
Editor: fatwa
