PATI — Fraksi Partai Golkar DPRD Kabupaten Pati menyatakan persetujuannya terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) mengenai Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Pati Tahun Anggaran 2025 untuk segera ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.
Di samping persetujuan tersebut, fraksi ini menyampaikan empat rekomendasi penting bagi Pemerintah Kabupaten Pati sebagai bahan evaluasi penyempurnaan pengelolaan keuangan daerah di masa mendatang.
Pernyataan sikap ini disampaikan secara resmi oleh Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Kabupaten Pati, Endah Sriwahyuningati, saat menyampaikan pandangan akhir fraksi dalam rapat paripurna DPRD.
Endah menjelaskan bahwa keputusan ini diambil setelah fraksinya mengikuti keseluruhan proses pembahasan, mulai dari penjelasan Pelaksana Tugas Bupati Pati, penyampaian pandangan umum setiap fraksi, hingga pembahasan mendalam bersama jajaran eksekutif dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Rekomendasi pertama berkaitan dengan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang memberikan predikat Wajar Dengan Pengecualian (WDP) atas laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Pati TA 2025.
Fraksi Golkar meminta pemerintah daerah segera menelusuri akar masalah secara menyeluruh, terukur, dan sistematis guna memperbaiki sistem pengendalian internal serta meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan, sehingga opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dapat kembali diraih pada tahun anggaran berikutnya.
Selanjutnya, fraksi ini juga menyoroti jumlah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) yang cukup besar. Pemerintah diminta lebih teliti dalam memisahkan dan menganalisis komponen SiLPA yang bersifat terikat maupun tidak terikat, agar dapat dijadikan landasan penyusunan rencana anggaran yang lebih efektif, luwes, dan berfokus pada kebutuhan nyata masyarakat.
Terkait sisi pendapatan, Fraksi Golkar mendorong pemerintah daerah menghadirkan berbagai inovasi untuk memperkuat kemandirian fiskal. Langkah yang bisa ditempuh antara lain memperluas digitalisasi layanan publik serta menciptakan suasana investasi yang menarik, guna menaikkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tanpa membebani ekonomi masyarakat.
Terakhir, fraksi ini menekankan pentingnya konsistensi dalam menyalurkan anggaran belanja secara produktif dan berkelanjutan. Menurut Endah, alokasi dana harus diarahkan secara seimbang untuk mempercepat laju pertumbuhan ekonomi sekaligus meningkatkan taraf kesejahteraan seluruh warga Kabupaten Pati.
Fraksi Partai Golkar berharap seluruh masukan yang disampaikan dapat menjadi perhatian serius pemerintah daerah, demi memperbaiki tata kelola keuangan, meningkatkan kualitas pembangunan, serta mewujudkan pengelolaan APBD yang semakin akuntabel dan berpihak pada kepentingan rakyat.
Editor : Fatwa
