PATI – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pati mendesak pemerintah daerah melakukan peninjauan ulang sekaligus penyesuaian besaran penghasilan bagi tenaga Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja atau P3K paruh waktu.
Nilai honor yang diterima saat ini dinilai masih sangat rendah dan jauh dari standar kelayakan hidup, sehingga perbaikan dianggap sangat mendesak untuk segera dilaksanakan.
Hal tersebut disampaikan oleh Wakil Ketua II DPRD Pati, Bambang Susilo, usai memimpin pertemuan dengar pendapat bersama perwakilan tenaga P3K paruh waktu. Dalam kesempatan itu, persoalan penghasilan menjadi pokok permasalahan utama yang disampaikan dan dikeluhkan oleh para tenaga kerja tersebut.
“Keluhan utama tadi soal honor. Selama ini ada yang hanya menerima Rp500 ribu, bahkan ada yang kurang. Ini tentu sangat memprihatinkan,” ujarnya.
Merespons kondisi tersebut, politisi dari Fraksi PKB ini menegaskan bahwa pihaknya akan berjuang sekuat tenaga agar terjadi peningkatan nilai penghasilan yang cukup besar. Target yang ditetapkan adalah agar honor mereka bisa naik mendekati atau mencapai angka Rp1 juta.
Meski demikian, jika kemampuan keuangan daerah belum memadai untuk memenuhi target tersebut sekaligus, kenaikan tetap harus dilakukan secara bertahap dan kondisi yang ada sekarang tidak boleh dibiarkan berlarut-larut.
“Kami akan dorong agar bisa naik minimal Rp1 juta. Jika kondisi anggaran belum memungkinkan, setidaknya harus ada kenaikan. Tidak bisa dibiarkan seperti sekarang,” tegasnya.
Bambang menekankan bahwa keberadaan dan peran tenaga P3K paruh waktu, khususnya yang bertugas di sektor pendidikan dan kesehatan, memiliki nilai yang sangat vital. Mereka merupakan garda terdepan dan ujung tombak pelayanan publik yang berhubungan langsung dengan masyarakat.
Oleh sebab itu, perhatian terhadap kesejahteraan mereka menjadi hal yang mutlak dilakukan, mengingat kondisi ekonomi yang kurang baik dikhawatirkan akan berimbas langsung pada semangat kerja serta kualitas pelayanan yang diberikan kepada warga.
“Mereka merupakan ujung tombak pelayanan, terutama guru dan tenaga kesehatan. Jika kesejahteraannya tidak diperhatikan, tentu akan berdampak pada kualitas layanan,” jelasnya.
Sebagai bukti komitmen, DPRD Pati akan terus mengawal pembahasan ini hingga tuntas, serta memastikan upaya peningkatan kesejahteraan tenaga P3K paruh waktu dimasukkan sebagai salah satu prioritas utama dalam penyusunan dan penetapan kebijakan maupun rencana anggaran daerah di masa mendatang.
Editor: fatwa
