PATI – Anggota Komisi C DPRD Kabupaten Pati, Karmijan menekankan bahwa arah pembangunan infrastruktur di Kabupaten Pati harus disusun berdasarkan kebutuhan nyata masyarakat dan mampu memberikan dampak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.
Menurutnya, pembangunan tidak boleh hanya dijalankan sebatas memenuhi target administrasi maupun formalitas program pemerintah. Ia menilai, setiap pembangunan harus benar-benar hadir sebagai solusi yang dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
“Pembangunan tidak boleh hanya administratif, tetapi harus menjawab kebutuhan riil masyarakat,” ujar Karmijan.
Ia juga menyoroti pentingnya pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Kabupaten Pati. Menurutnya, pembangunan tidak boleh hanya terfokus pada wilayah tertentu, sementara desa-desa tertinggal dari sisi infrastruktur.
Karmijan menyebut desa memiliki peran penting sebagai penopang ekonomi daerah, sehingga perlu mendapatkan perhatian pembangunan yang sama.
“Pembangunan harus merata. Desa-desa juga harus memperoleh perhatian yang sama karena desa merupakan fondasi ekonomi daerah,” katanya.
Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa pembangunan infrastruktur harus diarahkan untuk mendukung sektor-sektor produktif masyarakat. Infrastruktur seperti jalan, saluran pendukung, dan akses penghubung dinilai sangat penting dalam memperlancar aktivitas ekonomi warga.
Menurutnya, konektivitas yang baik dapat membantu pengembangan UMKM, sektor pertanian, perikanan, pariwisata, hingga kawasan industri di Kabupaten Pati.
“Infrastruktur yang dibangun harus mampu mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat, baik UMKM, pertanian, perikanan, pariwisata, maupun kawasan industri,” jelasnya.
Selain mendukung ekonomi, DPRD Pati juga mendorong pembangunan infrastruktur yang tangguh terhadap bencana alam. Hal ini dinilai penting mengingat sejumlah wilayah di Kabupaten Pati masih rawan banjir dan genangan saat musim hujan.
Penguatan tersebut dapat dilakukan melalui pembangunan sistem drainase yang memadai, normalisasi sungai, pembangunan talud, hingga penerapan konsep infrastruktur yang ramah lingkungan.
“Kita perlu memperkuat sistem drainase, normalisasi sungai, talud, dan infrastruktur ramah lingkungan agar lebih siap menghadapi bencana,” ungkapnya.
Di akhir pernyataannya, Karmijan menegaskan pentingnya transparansi dan keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan. Ia berharap masyarakat turut dilibatkan sejak tahap perencanaan, pengawasan, hingga evaluasi agar pembangunan benar-benar tepat sasaran.
“Pembangunan yang baik adalah pembangunan yang benar-benar dirasakan manfaatnya oleh rakyat. Karena itu masyarakat harus dilibatkan dalam prosesnya,” pungkasnya.
Editor: fatwa
