PATI — Fraksi Partai Gerindra DPRD Kabupaten Pati menyoroti kondisi fiskal daerah dalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Perubahan APBD Kabupaten Pati Tahun Anggaran 2026. Dua hal yang menjadi perhatian utama adalah penurunan target pendapatan daerah serta besarnya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun 2025.
Ketua Fraksi Gerindra DPRD Pati, Yeti Kristianti, menjelaskan bahwa pendapatan daerah dalam APBD Murni 2026 yang semula ditargetkan sebesar Rp2,719 triliun, mengalami penurunan sebesar Rp156,36 miliar. Sehingga dalam Raperda Perubahan APBD 2026, target pendapatan daerah menjadi Rp2,563 triliun.
Kondisi ini, menurutnya, wajib direspons dengan penyusunan anggaran yang lebih cermat dan hati-hati. Pemerintah daerah harus mampu memilah program prioritas yang benar-benar dibutuhkan masyarakat dari kegiatan yang pelaksanaannya masih dapat ditunda.
“Jangan sampai dalam kondisi kemampuan keuangan daerah yang terbatas, anggaran justru lebih banyak digunakan untuk kegiatan yang manfaatnya tidak dirasakan secara langsung oleh masyarakat,” kata Yeti dalam pendapat akhir Fraksi Gerindra.
Oleh karena itu, Fraksi Gerindra mendorong agar belanja daerah lebih diarahkan langsung pada kebutuhan masyarakat, meliputi perbaikan infrastruktur, peningkatan pelayanan publik, penguatan ekonomi kerakyatan, sektor pertanian, pendidikan, kesehatan, hingga penanganan kemiskinan.
Editor : Fatwa
