PATI — Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Pati menyatakan menerima dan menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pati Tahun Anggaran 2026 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda).
Pernyataan tersebut disampaikan dalam pendapat akhir Fraksi PDIP setelah mencermati dan mengikuti seluruh tahapan pembahasan Raperda Perubahan APBD 2026.
Ketua Fraksi PDIP DPRD Pati, Suyono, menjelaskan bahwa persetujuan ini tetap disertai sejumlah catatan strategis yang perlu diperhatikan secara serius oleh Pemerintah Kabupaten Pati. Menurutnya, prinsip akuntabilitas, efisiensi, dan efektivitas harus menjadi landasan utama dalam pelaksanaan Perubahan APBD 2026, agar setiap rupiah anggaran yang dikelola benar-benar memberikan dampak nyata bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.
“Anggaran yang tersedia dan akan ditetapkan harus berdampak baik secara signifikan terhadap kondisi pembangunan di segala bidang, perekonomian, kesejahteraan, dan kemajuan masyarakat Kabupaten Pati,” demikian pendapat akhir Fraksi PDIP.
Fraksi PDIP turut menyampaikan apresiasi kepada pihak Plt Bupati Pati yang dinilai telah merespons dengan cepat berbagai persoalan yang muncul di tengah masyarakat, termasuk dalam penanganan pembangunan infrastruktur. Meski demikian, respons cepat tersebut perlu didukung secara menyeluruh oleh seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan pemangku kepentingan terkait agar penanganan persoalan di daerah dapat berjalan lebih optimal.
Selanjutnya, Fraksi PDIP meminta Pemkab Pati untuk tetap fokus memperkuat pendapatan daerah sekaligus mempercepat realisasi anggaran, sehingga program-program yang telah direncanakan dapat segera dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Catatan ketiga menyoroti pentingnya mitigasi dan tanggap bencana yang harus senantiasa menjadi prioritas pemerintah daerah, mengingat potensi bencana yang ada di wilayah Kabupaten Pati.
Terakhir, Fraksi PDIP mengingatkan pemerintah daerah agar tetap terbuka terhadap masukan dan tidak antikritik, serta senantiasa transparan dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat.
“Selalu terbuka dalam memberikan update informasi kepada masyarakat, terutama informasi-informasi pelayanan masyarakat,” tegasnya.
Fraksi PDIP menegaskan akan terus menjalankan fungsi pengawasan secara konsisten melalui para anggotanya di DPRD Pati. Pengawasan dilakukan dengan turun langsung ke lapangan untuk mendengarkan aspirasi masyarakat, menemukan berbagai persoalan yang ada, serta memberikan masukan konstruktif kepada pemerintah daerah. Langkah ini merupakan bagian dari pertanggungjawaban Fraksi PDIP kepada masyarakat Kabupaten Pati sekaligus upaya mendorong kemajuan pembangunan daerah yang lebih baik.
Editor : Fatwa
