PATI – Anggota Komisi C DPRD Kabupaten Pati, Karmijan menyoroti sejumlah persoalan infrastruktur yang dinilai masih menjadi tantangan serius di berbagai wilayah Kabupaten Pati. Menurutnya, pemerintah daerah perlu melakukan penanganan yang tepat sasaran agar pembangunan dapat berjalan lebih optimal dan merata.
Ia menyebut Kabupaten Pati memiliki kondisi wilayah yang beragam, mulai dari kawasan pertanian, pesisir, sentra industri kecil, hingga daerah rawan banjir dan kerusakan jalan. Karena itu, kebutuhan pembangunan infrastruktur di tiap wilayah tidak bisa disamakan.
“Kabupaten Pati memiliki karakteristik wilayah yang beragam, sehingga pembangunan infrastruktur juga harus disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing daerah,” ujar Karmijan.
Karmijan menjelaskan, kerusakan jalan masih menjadi keluhan utama masyarakat, khususnya pada ruas penghubung antar kecamatan maupun akses menuju pusat-pusat ekonomi warga. Menurutnya, kondisi tersebut berdampak langsung terhadap aktivitas masyarakat sehari-hari.
“Kerusakan jalan tentu berdampak pada aktivitas ekonomi masyarakat, terutama distribusi hasil pertanian dan mobilitas warga,” katanya.
Selain infrastruktur jalan, DPRD Pati juga menyoroti persoalan drainase dan banjir musiman yang masih terjadi di sejumlah wilayah saat musim penghujan. Ia menilai, sedimentasi sungai dan sistem drainase yang belum maksimal menjadi penyebab utama terjadinya banjir.
“Beberapa wilayah masih menghadapi banjir musiman akibat sedimentasi sungai dan drainase yang belum maksimal,” jelasnya.
Di sektor pertanian, Karmijan menegaskan pentingnya perhatian terhadap jaringan irigasi. Sebagai daerah agraris, keberadaan infrastruktur irigasi dinilai sangat berpengaruh terhadap produktivitas pertanian masyarakat.
“Sebagai daerah agraris, jaringan irigasi harus menjadi perhatian karena berkaitan langsung dengan produktivitas pertanian,” ungkapnya.
Ia juga menyoroti masih adanya aspirasi masyarakat terkait pemerataan pembangunan antara wilayah perkotaan dan pedesaan. Oleh karena itu, DPRD Pati terus mendorong agar pembangunan infrastruktur dilakukan secara menyeluruh sehingga manfaatnya dapat dirasakan seluruh masyarakat.
“Pemerataan pembangunan harus menjadi perhatian agar tidak ada kesenjangan antara wilayah kota dan desa,” pungkasnya.
Editor: fatwa
