PATI – Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket Pemakzulan Bupati Pati, Sudewo, menyoroti tantangan Bupati Sudewo kepada masyarakat terkait pajak bumi dan bangunan (PBB) yang berujung pada demonstrasi besar beberapa bulan lalu. Pansus menilai, tindakan tersebut telah mengganggu stabilitas nasional.
Hal ini disampaikan dalam Sidang Paripurna DPRD Kabupaten Pati pada Jumat, 31 Oktober 2025, dengan agenda mendengarkan hasil Pansus Hak Angket Pemakzulan Bupati Pati Sudewo.
Anggota Pansus Pemakzulan Bupati Pati Sudewo, Narso, mengungkapkan bahwa tantangan Bupati Pati Sudewo kepada masyarakat untuk berdemo menolak PBB tidak patut dilakukan oleh seorang pemimpin.
“(Itu) termasuk kebijakan yang meresahkan masyarakat dan kepentingan umum di Kabupaten Pati. Sehingga menjadikan terdapat penilaian atas pemerintahan Kabupaten Pati negatif secara nasional dan belum pernah terjadi dalam sejarah Pati pasca kemerdekaan Indonesia,” ujar Narso.
Menurutnya, tindakan tersebut seharusnya menjadi larangan bagi kepala daerah untuk tidak melakukan provokasi kepada rakyat dengan menantang untuk berdemo.
“(Itu) menjadi larangan bagi Bupati Pati sebagaimana diatur dalam Pasal 76 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang menyatakan larangan kepala daerah untuk membuat kebijakan yang merugikan kepentingan umum dan meresahkan sekelompok masyarakat atau mendiskriminasikan warga negara dan/atau golongan masyarakat lain,” jelasnya.
Tantangan tersebut memicu amarah masyarakat hingga terjadi demo besar-besaran pada 13 Agustus 2025. Pansus menilai, peristiwa ini bahkan menjadi inspirasi bagi daerah lain hingga membuat stabilitas nasional terganggu.
“(Itu) telah memantik respon masyarakat daerah lain untuk melakukan unjuk rasa sehingga menjadikan stabilitas nasional terganggu,” tegasnya.
(Adv)
Editor: Fatwa
