JAKARTA – Gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) kembali menjadi perhatian utama di tengah situasi perlambatan ekonomi nasional. Kementerian Ketenagakerjaan mencatat bahwa selama Januari hingga November, sebanyak 79.302 pekerja telah kehilangan pekerjaan – akibat dari pertumbuhan ekonomi yang lemah yang hanya berkisar 5 persen.
Pernyataan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa juga memperkuat kondisi ini, di mana ia menyatakan penurunan kinerja ekonomi selama 10 bulan awal 2025 telah berdampak langsung pada peningkatan PHK di berbagai sektor.
Anggota Komisi IX DPR RI Edy Wuryanto menilai angka PHK tersebut masih memiliki potensi untuk meningkat hingga akhir 2025 dan berlanjut ke tahun 2026, jika pemerintah tidak mengambil langkah korektif segera.
“Ini bukan sekadar data statistik, tetapi gambaran nyata tekanan ekonomi yang dirasakan pekerja dan dunia usaha,” ujarnya.
Edy menjelaskan bahwa sektor pengolahan adalah penyumbang terbesar terhadap PHK, diikuti oleh sektor perdagangan dan pertambangan.
Salah satu faktor pemicu utama adalah Permendag Nomor 8 Tahun 2024 yang membuka aliran impor secara luas. Akibatnya, produk lokal – terutama di sektor tekstil, alas kaki, dan industri padat karya – kalah bersaing dengan produk impor yang lebih terjangkau dan lebih diminati oleh pasar domestik.
Selain itu, penurunan upah riil pekerja sejak tahun 2018 hingga 2024 seperti yang dicatat Bank Dunia telah menekan daya beli buruh. Hal ini terlihat dari pertumbuhan konsumsi rumah tangga kuartal III 2025 yang hanya mencapai 4,89 persen, masih di bawah angka 5 persen.
“Daya beli yang melemah berdampak pada penurunan konsumsi barang dan jasa, menekan produksi, dan berujung pada PHK lanjutan,” katanya.
Edy juga menyoroti tingginya biaya produksi yang masih terjadi. Kondisi ini membuat harga barang dan jasa kurang kompetitif, sehingga produk sulit diterima di pasar dan dunia usaha terpaksa melakukan efisiensi terhadap tenaga kerja.
Menurut Edy, pertumbuhan ekonomi yang lemah juga memengaruhi pembukaan lapangan kerja dan kelangsungan usaha. Iklim investasi yang belum membaik menyebabkan jumlah lapangan kerja baru – khususnya yang formal – sangat terbatas.
“Pemerintah harus segera memetakan persoalan PHK ini dan mengambil langkah konkret,” tuturnya.
Politisi dari PDI Perjuangan itu mendorong revisi Permendag 8/2024, dengan usulan untuk membatasi impor agar tidak menekan produk lokal, menurunkan suku bunga perbankan untuk mendukung industri padat karya, memberikan insentif pajak dan harga energi, serta memperpanjang stimulus ekonomi seperti PTKP sebesar Rp10 juta.
Edy juga meminta pemerintah menyediakan pinjaman berbunga murah bagi perusahaan yang menghadapi kesulitan modal kerja. Selain itu, ia juga mendorong negosiasi ulang dengan kreditor bagi perusahaan yang pailit melalui dukungan atau penjaminan pembayaran utang, agar usaha masih bisa diselamatkan dan lapangan kerja tidak hilang.
Dalam jangka menengah, perbaikan iklim investasi menjadi kunci untuk meningkatkan lapangan kerja. Edy mendorong pemberian insentif pajak dan kemudahan perizinan bagi investor baru, termasuk mengajak investor untuk mengelola aset perusahaan pailit dengan skema insentif pajak jangka panjang – seperti yang terjadi pada kasus Sritex. Peran KBRI juga perlu dioptimalkan untuk mempromosikan peluang investasi di sektor potensial seperti pariwisata dan pertanian.
Edy mengingatkan bahwa peningkatan PHK akan berdampak langsung pada pengangguran terbuka dan kemiskinan. Data BPS Agustus 2025 menunjukkan bahwa pembukaan lapangan kerja hanya mencapai 1,99 juta, yang didominasi oleh sektor informal.
“Lapangan kerja formal yang sedikit dan tidak berkualitas akan memperburuk perlindungan pekerja dan meningkatkan risiko kemiskinan baru,” ujarnya.
Untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi 8 persen, Indonesia membutuhkan investasi sebesar Rp13.032 triliun selama periode 2025–2029, atau rata-rata Rp2.606 triliun per tahun. Dengan asumsi setiap Rp1 triliun investasi membuka 1.600 lapangan kerja, seharusnya tercipta sekitar 4,17 juta lapangan kerja per tahun.
“Faktanya, capaian pembukaan lapangan kerja kita masih jauh dari kebutuhan tersebut,” ucapnya.
Editor: fatwa
