JAKARTA – Anggota Komisi IX DPR RI, Edy Wuryanto, mempertanyakan komposisi belanja anggaran Badan Gizi Nasional (BGN) yang dinilai kurang efektif dan berpotensi menggeser fokus utama dari Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Menurutnya, porsi anggaran yang didominasi oleh belanja penunjang, khususnya pengadaan kendaraan, menunjukkan adanya kekeliruan dalam menetapkan skala prioritas.
Berdasarkan data yang ada, alokasi dana untuk belanja kendaraan mencapai angka Rp1,39 triliun. Dari total tersebut, sekitar Rp1,2 triliun direncanakan khusus untuk pembelian lebih dari 20 ribu unit sepeda motor listrik.
Selain itu, terdapat pula anggaran senilai Rp623,3 miliar yang disiapkan untuk pengadaan perlengkapan lainnya, mulai dari pakaian, sepatu, hingga kaos kaki.
“Ini program gizi, maka seharusnya yang menjadi prioritas adalah makanan,” tegas Edy dalam keterangannya.
Politisi PDI Perjuangan ini menegaskan bahwa meskipun anggaran tersebut telah disahkan untuk Tahun Anggaran 2025, upaya efisiensi tetap harus dilakukan.
Ia meminta agar proses pengadaan barang-barang yang dianggap tidak mendesak untuk dihentikan sementara hingga tersedia hasil evaluasi yang komprehensif.
“Meski anggarannya sudah disetujui, sebaiknya tetap diefisiensikan. Pengadaan berikutnya dihentikan dulu sampai ada evaluasi yang jelas,” ujar legislator Dapil Jawa Tengah III tersebut.
Edy juga menyoroti pernyataan Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, yang mengaku belum mengetahui detail rencana pembelian motor listrik tersebut dan sebelumnya sempat menolak usulan serupa karena dinilai bukan prioritas.
Oleh sebab itu, ia menilai penting adanya koordinasi yang lebih erat antara BGN dan Kementerian Keuangan agar setiap pengadaan benar-benar selaras dengan tujuan program.
“Kementerian Keuangan perlu menyisir ulang untuk melakukan efisiensi seperti yang dilakukan di kementerian lain,” tambahnya.
Tidak hanya soal alokasi dana, Edy juga mengingatkan aspek regulasi, khususnya terkait Pasal 61 Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2025 yang membuka peluang mekanisme penunjukan langsung. Ia menilai aturan tersebut perlu ditinjau ulang untuk mencegah terulangnya praktik pengadaan yang tidak tepat sasaran.
“Kalau mekanisme penunjukan langsung ini tidak diperbaiki, maka potensi pembelian yang tidak tepat akan terus terjadi. Ini harus direvisi,” ungkapnya.
Terakhir, Edy menekankan agar pengadaan motor listrik dan barang non-esensial lainnya sebaiknya dibatalkan demi menjaga fokus program. Uang negara harus dipastikan benar-benar kembali dirasakan manfaatnya oleh masyarakat melalui pemenuhan gizi.
“Uang negara harus dipastikan benar-benar kembali ke masyarakat dalam bentuk pemenuhan gizi. Keberhasilan program tidak hanya ditentukan oleh besarnya anggaran, tetapi juga oleh ketepatan penggunaannya. Tanpa koreksi yang serius, program MBG berisiko kehilangan substansi utamanya,” pungkasnya.
Editor: fatwa
