PATI – DPRD Kabupaten Pati menegaskan program beasiswa bagi 183 mahasiswa harus tetap berlanjut hingga seluruh penerima menyelesaikan masa studinya. Keberlangsungan program tersebut dinilai sebagai bentuk komitmen bersama yang perlu dijaga, meski Pemerintah Kabupaten Pati kini tengah menyiapkan sumber pendanaan alternatif.
Ketua DPRD Pati, Ali Badrudin, mengatakan sejak awal program beasiswa dirancang tanpa mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Oleh sebab itu, dukungan perusahaan melalui dana Corporate Social Responsibility (CSR) diharapkan tetap berlanjut.
“Terlepas wajib atau tidaknya perusahaan memberikan CSR, yang terpenting program beasiswa ini harus tetap diselesaikan karena merupakan komitmen bersama. Dulu Pak Sudewo menyampaikan pembiayaannya tidak menggunakan APBD, melainkan dari sumber lain, termasuk CSR. Komitmen itu menurut saya harus terus dilanjutkan,” ujar Ali, Selasa (7/7/2026).
Menurut Ali, apabila kontribusi perusahaan melalui CSR terus berkurang dan seluruh kebutuhan pembiayaan dialihkan ke APBD, maka kondisi tersebut berpotensi membebani kemampuan fiskal daerah pada tahun-tahun mendatang.
Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Pati, Risma Ardhi Chandra, mengakui terdapat sejumlah perusahaan yang pada tahun ini tidak lagi mengalokasikan dana CSR untuk mendukung program beasiswa tersebut.
Meski demikian, ia menegaskan pemerintah daerah tidak memiliki kewenangan untuk mewajibkan perusahaan menyalurkan dana CSR bagi program beasiswa. Karena itu, Pemkab Pati saat ini terus mengupayakan berbagai alternatif pembiayaan agar bantuan pendidikan tetap berjalan.
“Ada beberapa perusahaan yang tahun ini tidak memberikan CSR. Karena itu kami sedang mencari sumber pendanaan lain. Perusahaan juga tidak bisa diwajibkan memberikan CSR untuk program ini. Ada yang tetap mendukung, ada juga yang mengundurkan diri,” kata Chandra.
Chandra memastikan bantuan pendidikan yang sempat tertunda sejak April 2026 akan kembali dicairkan pada pekan depan. Pemerintah menyiapkan anggaran sekitar Rp582 juta untuk pembayaran beasiswa selama tiga bulan kepada 183 mahasiswa penerima.
“Rencananya minggu depan akan kami salurkan untuk tiga bulan yang sebelumnya tertunda. Nilainya sekitar Rp582 juta untuk 183 mahasiswa,” ujarnya.
Ia juga memastikan Pemerintah Kabupaten Pati tetap berkomitmen menjaga keberlanjutan program beasiswa selama tiga tahun ke depan. Untuk mendukung hal tersebut, pemerintah terus membangun kerja sama dengan berbagai lembaga dan perusahaan, di antaranya Baznas, Bank Jateng, Perumda Air Minum, sejumlah perbankan daerah, hingga PG Trangkil.
“Kami menjamin hak para mahasiswa tetap terpenuhi sampai tiga tahun ke depan. Berbagai pihak terus kami ajak berkolaborasi agar program ini dapat berjalan secara berkelanjutan,” tegasnya.
Editor: Fatwa
