PATI — Pengawasan atas pelaksanaan pembangunan infrastruktur yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pati dinilai perlu melibatkan peran serta masyarakat secara luas. Ketua DPRD Kabupaten Pati, Ali Badrudin, mengajak seluruh warga untuk turut mengawasi jalannya proyek agar pembangunan berjalan sesuai rencana dan manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat.
Ali Badrudin menyampaikan bahwa fungsi pengawasan tidak semata-mata menjadi tanggung jawab lembaga DPRD. Seluruh elemen masyarakat pun memiliki peran dan ruang untuk ikut mengawal penggunaan anggaran daerah, khususnya pembangunan fisik yang dilaksanakan di lingkungan tempat mereka tinggal.
“Pengawasan ini tidak hanya di DPRD. Marilah kita sama-sama, termasuk masyarakat Pati, ikut mengawasi pelaksanaan APBD Kabupaten Pati, terutama di sektor infrastruktur, agar berjalan dengan baik,” ujar Ali.
Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa DPRD Kabupaten Pati melalui komisi-komisi terkait telah menjalankan fungsi pengawasan dengan turun langsung memantau sejumlah pekerjaan pembangunan di lapangan. Pemantauan tersebut dilakukan guna memastikan setiap program yang telah dianggarkan dapat terlaksana secara optimal dan tepat sasaran.
Ali juga menyampaikan bahwa hingga saat ini DPRD Pati belum menerima informasi resmi mengenai penetapan pemenang lelang pada sejumlah proyek pembangunan yang dibiayai APBD. Meski demikian, pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan yang telah berjalan tetap dilakukan secara berkelanjutan.
Menurutnya, masyarakat memegang peran yang sangat penting dalam mengawasi jalannya proyek di wilayah masing-masing. Apabila warga menemukan pelaksanaan pekerjaan yang dinilai tidak sesuai dengan ketentuan atau spesifikasi yang telah ditetapkan, dapat menyampaikan laporan maupun informasi kepada pihak yang berwenang.
“Kalau masyarakat menemukan sesuatu yang tidak sesuai, silakan disampaikan. Ini menjadi bagian dari pengawasan bersama agar pembangunan bisa berjalan sesuai dengan apa yang telah direncanakan,” katanya.
Ali menambahkan, pengawasan yang ideal seyogyanya dilakukan secara menyeluruh, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga pekerjaan dinyatakan selesai.
Pengawasan yang berjalan menyeluruh dinilai mampu menekan potensi penyimpangan sekaligus menjaga kualitas hasil pembangunan agar tetap sesuai standar.
“Yang kita harapkan tentu seluruh program pembangunan yang sudah digagas bisa dikawal bersama, sehingga pelaksanaannya transparan, sesuai rencana, dan hasil akhirnya benar-benar dirasakan masyarakat,” pungkasnya.
Editor : Fatwa
