PATI – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pati mendorong seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang mengelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk memprioritaskan penggunaan hasil pertanian lokal sebagai bahan baku penyediaan makanan.
Langkah tersebut dinilai dapat memberikan dampak ganda, yakni mendukung kelancaran program sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani melalui penyerapan hasil panen secara langsung.
Ketua DPRD Kabupaten Pati, Ali Badrudin, mengatakan perlu ada pengaturan yang lebih baik antara pemasok dan mitra pengelola MBG agar hasil pertanian masyarakat bisa terserap secara optimal.
“Harus ada penataan lebih lanjut antara supplier dengan mitra MBG. Tentunya diperlukan koordinasi supaya hasil pertanian yang biasanya dibeli tengkulak bisa langsung disalurkan ke dapur-dapur MBG,” ujar Ali.
Menurutnya, rantai distribusi yang lebih singkat akan memberikan keuntungan bagi petani sekaligus membuat pengadaan bahan baku menjadi lebih efektif. Meski demikian, ia menegaskan harga pembelian tetap harus mengacu pada ketentuan yang berlaku.
“Tentunya juga harus diperhatikan agar harganya tidak melebihi harga pasaran karena tetap ada batas harga eceran tertinggi (HET),” katanya.
Selain itu, Ali meminta setiap pengelola SPPG untuk rutin melakukan evaluasi terhadap pemanfaatan anggaran Program MBG. Ia menekankan bahwa dana yang telah dialokasikan harus digunakan secara maksimal demi menjaga kualitas pelayanan kepada para penerima manfaat.
“Evaluasinya tentu bagaimana pelayanan bisa maksimal. Misalnya anggaran yang dialokasikan Rp10 ribu, maka benar-benar dibelanjakan sebesar itu untuk kebutuhan program,” jelasnya.
DPRD Kabupaten Pati bersama tim pengawas Program MBG, lanjut Ali, juga akan terus melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan program, terutama terkait kualitas makanan yang disajikan.
“Kami bersama tim pengawas MBG akan terus melakukan pengawasan agar makanan yang diberikan tidak basi, memenuhi standar mutu, dan menu yang disajikan tetap berkualitas,” pungkasnya.
Editor: Fatwa
