PATI — DPRD Kabupaten Pati mendesak agar penyerapan kebutuhan telur untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) dilakukan secara merata dengan melibatkan kelompok peternak unggas dari berbagai wilayah. Langkah ini dinilai penting agar program MBG tidak hanya bermanfaat bagi penerima manfaat, melainkan juga memberikan dampak ekonomi nyata bagi para peternak di daerah.
Pernyataan tersebut disampaikan Ketua Komisi B DPRD Kabupaten Pati dari Fraksi PPP, Muslihan, saat mendampingi Pelaksana Tugas Bupati Pati dalam audiensi tindak lanjut aksi damai yang digelar Asosiasi Peternak Unggas Kabupaten Pati. Pertemuan tersebut juga dihadiri oleh perwakilan Asosiasi Peternak Unggas, mitra Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) se-Kabupaten Pati, Koordinator Camat SPPI MBG Kabupaten Pati, serta jajaran Forkopimda Kabupaten Pati.
Muslihan menegaskan bahwa penyerapan telur tidak seharusnya hanya terpusat pada satu asosiasi semata. Sebaliknya, beragam kelompok dan komunitas peternak unggas yang tersebar di seluruh Kabupaten Pati patut diberi kesempatan untuk ikut memasok kebutuhan telur bagi SPPG.
Dalam audiensi tersebut, turut dibahas persoalan harga penyerapan telur yang sebelumnya menjadi keluhan para peternak. Berdasarkan informasi dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan, harga acuan semula berada di kisaran Rp24.000 per kilogram. Namun, telah ada ketentuan resmi dari pemerintah provinsi yang menetapkan harga penyerapan telur sebesar Rp26.000 per kilogram.
“Yang semula keluh kesahnya terkait dengan harga telur dari penyerapan di MBG, yang semula kurang lebih Rp24 ribu dari Disperindag, tetapi sudah ada surat yang ditentukan oleh provinsi yaitu Rp26 ribu per kilo,” ujar Muslihan.
Selain persoalan harga, pemerataan penyerapan juga menjadi hal yang perlu mendapat perhatian serius. Kabupaten Pati memiliki banyak kelompok dan komunitas peternak yang tersebar di berbagai kecamatan. Bahkan sejumlah kelompok yang berada di sekitar lokasi SPPG telah membentuk koperasi yang bergerak di bidang penyerapan telur. Oleh karena itu, diperlukan langkah koordinasi yang tepat agar keberadaan kelompok-kelompok tersebut dapat diakomodasi dalam rantai pasok program MBG.
“Harapan kami penyerapan ini tidak hanya di satu asosiasi. Di Pati ini banyak peternak komunitas yang berada di masing-masing daerah. Di daerah yang dekat dengan SPPG sudah ada koperasi yang membidangi penyerapan telur,” jelasnya.
Muslihan juga meminta pihak asosiasi peternak yang hadir dalam audiensi untuk membangun komunikasi yang baik dengan kelompok-kelompok peternak di wilayah masing-masing. Hal ini penting guna mencegah terjadinya kesalahpahaman yang timbul akibat asumsi bahwa hanya satu asosiasi yang berperan, padahal masih banyak kelompok peternak lain yang belum terserap hasil produksinya.
“Harapan kami asosiasi ini juga berkomunikasi dengan beberapa kelompok yang ada di daerah masing-masing, supaya tidak terjadi miskomunikasi bahwa yang datang hanya satu asosiasi, tetapi komunitasnya banyak yang tidak terserap,” katanya.
Terakhir, Muslihan menegaskan dukungan DPRD Kabupaten Pati agar kebutuhan telur untuk SPPG dipenuhi terlebih dahulu dari peternak yang berdomisili di Kabupaten Pati. Dengan penyerapan yang merata dan berkeadilan, program MBG diharapkan tidak hanya memenuhi kebutuhan gizi masyarakat, melainkan sekaligus membantu menjaga keberlangsungan usaha para peternak di daerah.
“Harapan kami sekabupaten ini terserap semuanya, supaya nanti tidak menyerap dari luar daerah Kabupaten Pati,” pungkasnya.
Editor : Fatwa
