JAKARTA – Anggota Komisi IX DPR RI, Edy Wuryanto (yang akrab disapa Edy Wur), mengungkapkan bahwa pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) hingga saat ini belum mencapai tingkat kesetaraan yang diharapkan, khususnya di wilayah terdepan, tertinggal, dan terluar (3T).
Ia menilai bahwa ketidakmerataan dalam penyebaran program ini berisiko menimbulkan masalah terkait keadilan sosial jika tidak mendapatkan penanganan yang tepat dan segera.
Pernyataan tersebut disampaikannya dalam rapat yang membahas percepatan pelaksanaan program gizi, dengan fokus pada wilayah 3T, pada hari Selasa (20/1). Dalam kesempatan itu, Edy menekankan bahwa masyarakat yang tinggal di daerah terpencil masih belum dapat merasakan manfaat penuh dari Program MBG.
Menurut Edy, pelaksanaan dan distribusi MBG berjalan dengan lebih baik di kawasan perkotaan. Sebaliknya, anak-anak serta keluarga di wilayah 3T masih menghadapi berbagai hambatan untuk mengakses asupan nutrisi yang memenuhi standar kebutuhan.
“Anak-anak yang tinggal di pinggir hutan atau di wilayah perbatasan, asupan gizinya kurang. Sampai sekarang mereka hanya bisa melihat di media sosial pembagian MBG di kota. Ini tidak adil,” tegas Edy.
Ia menegaskan bahwa setiap anak di Indonesia berhak sama untuk tumbuh dengan sehat dan memiliki kecerdasan yang optimal, tanpa adanya pembatasan berdasarkan lokasi geografis tempat tinggal mereka. Edy juga mengingatkan bahwa jika tidak segera ditangani oleh Badan Gizi Nasional (BGN) bersama pemerintah daerah, ketimpangan dalam pelaksanaan MBG berpotensi memicu ketidakpuasan di kalangan masyarakat.
“Kami harus melihat MBG BGN ini secara utuh, terutama bagaimana dampaknya kepada masyarakat. Lebih-lebih kepada masyarakat miskin dan yang menyentuh keadilan sosial. Ini yang harus menjadi perhatian penting,” ujarnya.
Namun demikian, Edy mengakui bahwa niat Presiden dalam meluncurkan Program Makan Bergizi Gratis sangat mulia. Program ini dirancang sebagai langkah strategis untuk menangani permasalahan gizi nasional yang hingga kini masih menjadi tantangan besar bagi pemerintah.
Menurutnya, masalah gizi seperti malnutrisi dan stunting merupakan ancaman yang serius bagi perkembangan bangsa, karena memiliki dampak langsung terhadap kualitas kesehatan dan kecerdasan generasi yang akan datang.
“Malnutrisi paling buruk itu adalah stunting. Ini persoalan bangsa yang membuat rakyat kita tidak sehat dan tidak cerdas. BGN harus melihat itu secara utuh,” tandasnya.
Editor: fatwa
