JAKARTA – Kasus penolakan seorang ibu hamil di Papua oleh empat rumah sakit hingga menyebabkan kematian dirinya dan sang bayi, memicu kemarahan anggota Komisi IX DPR RI, Edy Wuryanto. Ia menyebut kejadian ini sebagai pelanggaran berat terhadap hak kesehatan yang dijamin undang-undang.
“Ini bukan kecelakaan administratif, ini pelanggaran terang-terangan terhadap Undang-Undang Kesehatan. Kesehatan adalah hak asasi yang tidak boleh dikurangi dalam situasi apapun,” tegas Edy dalam keterangan persnya, Selasa (26/11/2025).
Edy Wuryanto menjelaskan bahwa UUD 1945 telah menggariskan kewajiban negara untuk memberikan pelayanan kesehatan yang layak bagi seluruh warga negara. Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 menyatakan setiap warga negara berhak hidup sejahtera dan memperoleh pelayanan kesehatan.
“Ketika seorang ibu hamil, dalam kondisi gawat darurat, ditolak oleh rumah sakit hanya karena ruang kelas 3 penuh atau karena tidak mampu membayar uang muka, maka di situ negara telah gagal menjalankan mandat konstitusi,” ujarnya.
Politisi PDI Perjuangan ini menambahkan, Pasal 34 ayat (3) UUD 1945 juga menempatkan tanggung jawab negara secara langsung atas penyediaan fasilitas kesehatan yang layak.
“Fasilitas kesehatan adalah amanat negara untuk melindungi nyawa,” tegasnya.
Edy juga menyoroti UU 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yang mengatur penanganan pasien gawat darurat. Pasal 174 mewajibkan seluruh rumah sakit, baik pemerintah maupun swasta, untuk mendahulukan penyelamatan nyawa dan mencegah kecacatan.
“Ibu Irene datang dalam kondisi hendak melahirkan. Itu adalah definisi paling dasar dari kegawatdaruratan. Keempat rumah sakit yang menolak telah mengabaikan kewajiban hukum dan kewajiban moralnya,” ungkap Edy.
Lebih lanjut, Edy mengingatkan bahwa pelanggaran terhadap aturan ini memiliki konsekuensi hukum yang tegas. Pasal 438 Undang-Undang yang sama mengatur ancaman pidana hingga 10 tahun penjara atau denda mencapai Rp 2 miliar apabila penolakan pasien gawat darurat berujung pada kematian.
“Saya meminta Polri turun tangan menangani kasus ini. Kematian seorang ibu dan bayinya bukan sekadar insiden, tetapi akibat dari pelanggaran hukum yang nyata,” tegasnya.
Terkait alasan ketersediaan ruang kelas 3, Edy menjelaskan bahwa Permenkes 28/2014 telah mengatur solusi alternatif.
“Dengan regulasi sejelas itu, permintaan uang muka Rp 4 juta untuk ruang VIP adalah bentuk pengabaian aturan. Rumah sakit tidak bisa menjadikan tarif sebagai palang pintu yang akhirnya merampas kesempatan hidup pasien,” sesalnya.
Edy mendesak pemerintah dan BPJS Kesehatan untuk segera melakukan pembenahan dalam penyelenggaraan JKN dan pengelolaan IGD, khususnya di wilayah 3T seperti Papua.
“Tidak ada alasan lagi bagi pemerintah untuk menunda pembenahan. Nyawa rakyat bukan angka statistik. Seorang ibu dan bayinya telah menjadi korban kegagalan sistem yang seharusnya melindungi mereka,” pungkasnya.
“Tragedi di Papua ini harus menjadi titik balik. Negara tidak boleh diam ketika hukum dilanggar dan rakyat menjadi korban. Penegakan hukum harus tegas, pengawasan harus diperkuat, dan keberpihakan kepada rakyat harus menjadi napas seluruh institusi kesehatan kita,” tutup Edy.
Editor: fatwa
