PATI — Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) DPRD Kabupaten Pati memberikan apresiasi atas kinerja Pemerintah Kabupaten Pati dalam melaksanakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Di sisi lain, fraksi juga mendorong peningkatan kualitas belanja agar lebih produktif, tepat sasaran, dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat.
Pandangan ini disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD terkait penyampaian pandangan akhir fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Pati Tahun Anggaran 2025.
Perwakilan Fraksi PPP, Muslihan, menilai pengelolaan anggaran selama ini telah diarahkan untuk memperkuat pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat, pemerataan pembangunan, peningkatan daya saing daerah, serta upaya pengentasan kemiskinan.
“Fraksi PPP mengapresiasi keberhasilan Pemerintah Daerah Kabupaten Pati dalam implementasi APBD sebagai instrumen pembangunan untuk mengonversi sumber daya fiskal menjadi pelayanan publik, peningkatan pemberdayaan masyarakat, pemerataan pembangunan, penguatan daya saing daerah, dan pengentasan kemiskinan yang bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Pati,” ujar Muslihan.
Meski memuji capaian tersebut, Fraksi PPP menyampaikan sejumlah catatan penting untuk penyusunan anggaran ke depan. Salah satunya adalah kebutuhan menyelaraskan APBD dengan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) serta proyeksi kebutuhan pendanaan masing-masing perangkat daerah.
Muslihan menegaskan konsistensi alokasi anggaran harus terus dijaga agar tetap selaras dengan prioritas pembangunan dan lebih berpihak pada kepentingan masyarakat luas. Selain itu, belanja daerah tidak boleh hanya berorientasi pada penyerapan anggaran semata, melainkan harus menghasilkan dampak nyata yang dirasakan langsung oleh warga.
“Penyusunan APBD ke depan perlu diselaraskan dengan RPD dan proyeksi kebutuhan pendanaan perangkat daerah, dengan tetap menjaga konsistensi alokasi anggaran sesuai prioritas pembangunan. Belanja daerah juga harus lebih produktif, tepat sasaran, berorientasi pada hasil (outcome), serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” katanya.
Fraksi PPP berharap seluruh masukan ini menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah daerah dalam menyusun kebijakan fiskal ke depan, sehingga APBD benar-benar menjadi instrumen pendorong pembangunan yang berkeadilan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Pati.
Editor : Fatwa
