PATI – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Pati diharapkan tidak sekadar memenuhi kebutuhan pangan bergizi pelajar, melainkan sekaligus membuka pasar yang pasti bagi hasil produksi peternak lokal.
Hal ini ditegaskan Ketua DPRD Kabupaten Pati Ali Badrudin usai menerima aspirasi dari Asosiasi Peternak Ayam Pati dalam audiensi di Ruang Rapat Gabungan DPRD Pati, Senin (18/8/2026).
Turut hadir dalam pertemuan tersebut Pelaksana Tugas Bupati Pati Risma Ardhi Chandra. Para peternak menyampaikan keluhan terkait belum optimalnya penyerapan hasil produksi ayam dan telur oleh dapur pelaksana program MBG di wilayah setempat.
Mereka berharap kebutuhan bahan pangan program lebih banyak dipenuhi dari hasil peternakan lokal, sehingga memberikan kepastian pasar dan menjaga keberlangsungan usaha.
Ali Badrudin menegaskan aspirasi ini menjadi perhatian serius dan akan diperjuangkan sesuai kewenangan lembaga legislatif.
“Kalau kebutuhan program MBG bisa dipenuhi dari hasil produksi peternak lokal, tentu akan memberikan manfaat ganda. Masyarakat mendapatkan program pangan bergizi, sementara peternak juga memperoleh pasar untuk hasil produksinya,” ujar Ali.
Ia menekankan pelaksanaan MBG tidak hanya berfokus pada pemenuhan gizi, melainkan juga harus menjadi penggerak ekonomi masyarakat.
“Kami ingin program pemerintah ini juga menjadi penggerak ekonomi masyarakat. Jangan sampai kebutuhan bahan pangan justru tidak memberikan ruang yang cukup bagi produk yang dihasilkan peternak Pati,” tegasnya.
Untuk menyelesaikan persoalan ini, Ali mendorong terjalinnya komunikasi intensif antara asosiasi peternak, pengelola dapur MBG, pemerintah daerah, dan pihak terkait lainnya guna memetakan kebutuhan serta kemampuan produksi secara nyata.
“Perlu duduk bersama untuk melihat berapa kebutuhan dapur MBG, berapa kemampuan produksi peternak, kemudian bagaimana mekanisme penyerapan yang bisa dilakukan. Kalau kebutuhan dan produksi bisa dipertemukan, saya kira persoalannya akan lebih mudah dicarikan jalan keluar,” jelasnya.
Lebih lanjut ia menyampaikan kepastian pasar adalah kunci agar peternak dapat merencanakan usaha dengan lebih baik.
“Peternak membutuhkan kepastian, bukan hanya ketika harga sedang bagus. Kalau ada pasar yang jelas dan penyerapan berjalan secara berkelanjutan, mereka bisa menghitung produksi dan biaya usahanya dengan lebih baik,” katanya.
Sementara itu, Plt Bupati Pati Risma Ardhi Chandra menjelaskan Pemkab Pati kini sedang menyusun pendataan dan geotagging peternak unggas lokal guna memastikan pasokan telur dari daerah dapat terserap maksimal dalam program MBG.
“Pemkab Pati sedang menyusun data peternak lokal sekaligus melakukan geotagging. Ini untuk memastikan peternak yang ada benar-benar terverifikasi dan siap memasok kebutuhan MBG,” kata dia.
Pendataan ini menjadi dasar penyusunan mekanisme penyerapan yang terukur. Pemerintah juga akan mengevaluasi penyedia layanan pangan dan gizi yang belum memanfaatkan pasokan lokal secara maksimal.
“SPPG yang tidak menyerap pasokan dari peternak lokal akan kami panggil untuk dilakukan evaluasi. Namun, untuk penindakan atau pemberian sanksi merupakan kewenangan Badan Gizi Nasional,” ujarnya.
Editor : Fatwa
