JAWA TENGAH, INDOMURIA.COM – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan nelayan kecil di wilayahnya. Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Tengah, Nana Sudjana, secara resmi menyampaikan komitmen ini saat bertemu dengan perwakilan Indonesia Ocean Justice Initiative (IOJI) di Kantor Gubernur Jawa Tengah, Rabu (11/10/2023).
Nana Sudjana menjelaskan bahwa pemetaan masalah yang dihadapi oleh nelayan kecil telah menjadi fokus Pemprov Jawa Tengah dalam kolaborasinya dengan IOJI. Upaya ini mencakup pencegahan dan penindakan tindak pidana perdagangan orang (TPPO), serta sosialisasi asuransi nelayan.
Kerja sama antara Pemprov Jateng dan IOJI telah berlangsung lama. Pada Mei 2023, mereka telah menandatangani nota kesepahaman yang bertujuan untuk memperkuat perlindungan dan pemberdayaan awak kapal perikanan migran, nelayan kecil, dan nelayan buruh di Jawa Tengah.
Nana menyatakan pentingnya peran IOJI dalam upaya meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan nelayan kecil di Jawa Tengah.
“Kami ingin nelayan kami sejahtera dan kualitas meningkat. Strateginya seperti apa sedang disiapkan. Juga terkait perlindungan nelayan kita,” katanya.
Sementara itu, CEO IOJI, Achmad Santosa, mengakui perhatian tinggi yang diberikan oleh Pj Gubernur Jawa Tengah terhadap nelayan kecil. IOJI telah menjalankan berbagai inisiatif yang sesuai dengan kebijakan Pemprov Jateng, dan kerja sama mereka di Jateng dianggap paling intensif dibandingkan dengan daerah lain di Indonesia.
Lebih lanjut dia menjelaskan, saat ini IOJI aktif dalam melakukan riset dan sosialisasi kebijakan di Jateng, serta konsultasi publik terkait kebijakan yang akan disahkan. Mereka juga berfokus pada penguatan kesadaran masyarakat dan menjalankan komitmen untuk mendukung kebijakan Pemprov Jateng.
“Kami juga melakukan penguatan kesadaran masyarakat bekerja sama dengan OPD. Kami berharap bisa membantu lebih banyak lagi atas arahan dari Pak Pj Gubernur,” ujarnya.
Terutama dalam hal perlindungan nelayan kecil, IOJI dan Pemprov Jateng telah melakukan konsultasi publik dengan para nelayan untuk memahami permasalahan yang dihadapi.
Dengan mengetahui berbagai persoalan itu, ia bisa melakukan upaya pencegahan maupun cara mengatasinya, baik dalam bentuk regulasi Peraturan Gubernur maupun Perda.
“Dari situ kami akan lihat efektivitasnya, bagaimana tentang kebijakan ini. Lagi-lagi menurut saya, memang pengawasan dan penegakan hukum itu menjadi penting,” terangnya.
Selain itu, terkait tindak pidana perdagangan orang (TPPO), Pj Gubernur Jateng telah memberikan arahan kepada dinas terkait dan IOJI untuk mengambil langkah-langkah konkret, seperti pemetaan masalah dan penyusunan aturan-aturan daerah.
“Kami membantu sebagai ahli saja,” pungkasnya. [arh]
Sumber : jatengprov.go.id
