GROBOGAN – Anggota Komisi IX DPR RI, Edy Wuryanto, menyoroti penonaktifan 7,3 juta peserta BPJS Kesehatan Penerima Bantuan Iuran (PBI) oleh Kementerian Sosial.
Ia mengungkapkan keprihatinannya atas banyaknya aduan masyarakat miskin di Grobogan yang terkena dampak penonaktifan ini.
“Dari data yang kami terima, banyak masyarakat di Grobogan yang dieksklusi dari kepesertaan BPJS PBI,” ujar Edy dalam kunjungannya ke Desa Gubug, Kecamatan Gubug, Jumat (4/7).
Edy menekankan perlunya peninjauan ulang kebijakan ini, karena banyak peserta yang membutuhkan akses layanan kesehatan.
“Negara harus menjamin orang miskin untuk menjadi anggota BPJS (PBI),” tegasnya.
Edy meminta Pemerintah Daerah Grobogan untuk melakukan survei ulang terhadap peserta BPJS PBI yang dinonaktifkan.
“Setiap lurah harus memastikan apakah masyarakat yang dinonaktifkan itu benar-benar miskin atau tidak. Jika memang miskin, lurah wajib mengusulkan kembali melalui Dinas Sosial agar dapat direaktivasi melalui Kementerian Sosial,” imbuhnya.
Selain itu, Edy juga mensosialisasikan pentingnya BPJS Kesehatan bagi masyarakat.
“Kesehatan itu nomor satu, harta nomor dua, jabatan nomor dua. Apa gunanya kita kaya jika kita tidak sehat? Kalau sakit kan tidak bisa menikmati hartanya,” pesannya.
Senada dengan Edy, Wahyu Setyorini, Kepala BPJS Kesehatan Kabupaten Grobogan, mengajak masyarakat untuk segera mendaftarkan diri sebagai peserta BPJS Kesehatan.
“Karena biaya berobat mahal, maka perlu untuk daftar BPJS Kesehatan, agar apabila sakit nantinya dapat di-cover biayanya. Jangan tunggu sakit dulu baru mau daftar,” ujarnya.
Wahyu menambahkan, masyarakat dapat mendaftar di Mall Pelayanan Publik Purwodadi, termasuk layanan di hari Minggu pada acara Car Free Day (CFD). Ia juga menyebutkan kemudahan akses administrasi melalui WhatsApp.
Editor: Fatwa
