PATI – Fraksi Partai Golkar DPRD Kabupaten Pati memberikan pandangan umum terhadap Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029 dalam Rapat Paripurna Dewan yang digelar (18/6).
“Fraksi Golkar menyambut baik dan mendukung penuh RPJMD ini. Kami berharap implementasinya dilakukan dengan kolaborasi yang kuat antara semua elemen pemerintah,” ujar Endah Sri Wahyuningati dalam naskah tertulis pandangan umum fraksi.
Di bidang infrastruktur, mereka mendorong pembangunan berkelanjutan yang mampu menciptakan pemerataan dan konektivitas antarwilayah. Sementara di bidang pendidikan, Fraksi Golkar meminta adanya alokasi anggaran yang memadai, penguatan fasilitas sekolah, serta pengembangan kurikulum yang relevan dengan perkembangan zaman.
Sektor kesehatan pun tak luput dari perhatian. Fraksi Golkar menekankan pentingnya perbaikan layanan dasar, serta pelaksanaan program pencegahan penyakit secara terpadu demi meningkatkan kualitas hidup masyarakat Pati.
Tak kalah penting, Fraksi Golkar menyoroti sektor unggulan Pati, yakni pertanian dan perikanan. Dukungan terhadap inovasi teknologi serta perluasan akses pasar dinilai menjadi kunci dalam memperkuat sektor ini, mengingat kontribusinya yang besar terhadap perekonomian lokal.
“Dalam aspek sosial ekonomi, kami juga mendorong upaya pengentasan kemiskinan yang lebih terarah melalui bantuan sosial, pelatihan kerja, dan pemberdayaan ekonomi warga kurang mampu,” tambahnya.
Fraksi Golkar juga menggarisbawahi pentingnya peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) dan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan bebas dari praktik korupsi.
Terkait target pendapatan daerah, Fraksi Golkar menilai peningkatannya sebagai langkah positif, namun harus diikuti dengan kejelasan strategi dan titik-titik potensial yang bisa dimaksimalkan sebagai sumber pendapatan baru.
“Efektivitas anggaran menjadi hal krusial. Penggunaan anggaran harus sesuai tujuan, tepat sasaran, dan efisien, agar dampaknya benar-benar dirasakan masyarakat,” tegasnya.
Fraksi Golkar berharap seluruh masukan dari DPRD dapat menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan akhir RPJMD maupun RKPD, sehingga prioritas pembangunan Kabupaten Pati dapat berjalan sesuai arah yang ditetapkan. (adv)
EDITOR : Fatwa
